JAKARTA, BERNAS.id – Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman dan politisi Hanura Inas Nasrulah Zubir sahut-sahutan terkait polemik pembagian kursi menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik 34 orang sebagai menteri atau setingkatnya dan 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Fadjroel Rachman memastikan tidak ada lagi penambagan kursi wakil menteri.
?Tidak ada. Yang masih ada Dewan Pertimbangan Presiden dan utusan khusus,? kata Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).
Lalu bagaimana dengan Hanura, PKPI, dan PBB, yang notabenenya adalah partai pendukung Jokowi-Ma?ruf Amin yang belum mendapatkan jatah satu kursi pun? Fadjroel kembali menegaskan sudah cukup.
?Pak Jokowi dengan hak beliau mengatakan cukup.
Saya pikir sudah cukup,? ucapnya.
?Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-baiknya. Kemarin dalam rapat kabinet perdana beliau (Jokowi) mengatakan segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam diri, apalagi memperlembat,? ujarnya.
Menanggapi pernyataan Fadjroel Rachman itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan partainya tidak akan mengemis untuk mendapatkan jabatan menteri atau wakil menteri.
?Saya tegaskan kepada saudara Fadjroel Rachman bahwa Hanura tidak akan mengemis untuk mendapatkan jabatan menteri atau wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Tapi kalau memang Hanura diakui sebagai teman seperjuangan dalam Pilpres 2019 lalu, maka sudah sepantasnya jika Hanura diajak bicara,? ucap Inas, Sabtu (26/10/2019).
Inas sangat menyayangkan pernyataan Fadjroel itu yang menurutnya menyangkal keterlibatan Hanura dan dua partai lainnya, yaitu PKPI dan PBB.
Pernyataan Fadjroel, menurutnya, mengisyaratkan bahwa tiga partai tersebut meminta jatah menteri ke Jokowi.
?Seolah-olah ketiga partai ini meminta jatah kursi menteri atau wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju,? tegasnya.
Inas mengaku tersinggung oleh pernyataan Fadjroel Rachman itu yang menyebut formasi Kabinet Indonesia Maju sudah bisa bekerja dengan baik tanpa Hanura, PKPI, dan PBB. Katanya, seolah-olah jika tiga partai tersebut terlibat dalam kabinet, akan menyebabkan Kabinet Indonesia Maju tidak berjalan dengan baik.
?Kami kecewa karena kami manusia normal. Tapi tidak berarti Hanura ingin memaksakan kehendak untuk meminta-minta jatah kepada Presiden Jokowi.
Kami sepenuhnya mendukung keputusan apa pun yang diambil oleh Presiden. Dan itu merupakan totalitas Hanura,? pungkasnya. (sbh)