BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

5 Juta Masyarakat Adat Kehilangan Hak Pilihnya di Pemilu 2019

Minggu, 14 April 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 13 April 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

JOGJA, BERNAS.ID- Masyarakat hukum adat memiliki kontribusi besar dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, saat ini, Republik Indonesia justru terkesan meminggirkan masyarakat hukum adat meski ada jaminan konstitusi, tapi tidak cukup kuat melindungi.

Untuk itu, Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki kepedulian besar terhadap masyarakat hukum adat dengan menerbitkan buku berjudul “Masyarakat  Hukum Adat dalam  Cengkeraman Positivisme” yang ditulis oleh Guru Besar Hukum UII, Profesor Jawahir Thontowi, SH, PhD.

Prof Thontowi mengatakan masyarakat adat memiliki kontribusi besar terhadap negara ini. “Pertama, dengan rela menyerahkan seluruh wilayah lahannya, kedua memberikan warga negaranya, dan ketiga telah berkhidmat untuk mempersatukan masyarakat Nusantara menjadi satu Indonesia,” katanya dalam acara bedah buku bertajuk ?Masyarakat  Hukum Adat dalam  Cengkeraman Positivisme, Keberpihakan  Calon  Presiden terhadap  Masyarakat  Hukum Adat,” yang diselenggarakan Center for Local Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum UII di  Auditorium  Yayasan Badan Wakaf UII, Yogyakarta, Sabtu 13 April 2019.

“Kenapa, masyarakat adat ini terabaikan dan termarginalkan karena tanah-tanah adat mereka sebagian terampas oleh penguasa dan pengusaha melalui penerbitan surat-surat ijin pertambangan dan kehutanan,” tambahnya.

Prof Thontowi menyebut meski ada jaminan konstitusi terhadap masyarakat adat seperti pasal 18b ayat 2 dan pasal 28i ayat 3, tapi menurutnya, kedua jaminan konstitusi itu tidak cukup kuat karena perlindungan hak konstitusional masyarakat adat itu hanya kondisional dalam norma hukum. “Masyarakat adat akan dipandang sebagai subjek hukum jika masih hidup, tidak bertentangan dengan NKRI, dan ada peraturan perundang-undangannya,” ujarnya.

“Jadi, kalau tiga syarat ini tidak dipenuhi, sampai kapanpun  masyarakat adat tidak akan pernah menjadi subjek hukum,” tambahnya.

Pria kelahiran Bandung ini juga menyebut di Pemilu 2019 sekarang ini, ada sekitar 5 juta warga negara Indonesia yang posisinya sebagai masyarakat adat tidak memperoleh E-KTP. “Itu kan besar kemungkinan mereka akan kehilangan hak pilihnya,” ucapnya.

“Itulah sebabnya, kita dengan semangat buku ini, kita menitipkan dengan presiden yang terpilih untuk mengesahkan rancangan hukum adat yang ada di DPR. Ini adalah balas budi dan balas jasa dari NKRI terhadap masyarakat adat,” tukasnya.

Sedangkan, Dr Rikardo Simarmata, SH, Dosen Hukum Adat dari UGM mengatakan buku “Masyarakat  Hukum Adat dalam  Cengkeraman Positivisme” menjadi salah satu dokumen yang menggambarkan dan menceritakan mengenai situasi masyarakat adat di dunia dan Indonesia. “Yang membedakan, ini suara dari kampus karena suara selama ini lebih kencang dari LSM.

Ini pandangan akademisi. Mewakili kelompok akademisi,” tuturnya.

Terkait masyarakat hukum adat, Dr Rikardo menyebut buku tersebut juga membandingkan kebijakan SBY dan Jokowi. “Faktanya memang begitu, beberapa yang dikatakan buku itu memang benar adanya,” ujarnya.

“Hukum kita itu menganggap masyarakat adat seperti masyarakat atau warga Indonesia biasanya, padahal sebenarnya kebutuhannya lebih dari itu, misal dari Papua Barat, masyarakat adat di pesisir diberi kewenangan ijin untuk mengeluarkan ijin di wilayah pesisir misal ketika ada investor masuk,” tambahnya.

Dr Rikardo mengatakan hukum kota sekarang belum sampai memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat. “Hukum sekarang tidak meminta masyarakat adat untuk memahami kalau ada ijin yang diberikan negara kepada perusahaan. Ada diskriminasi terhadap masyarakat adat, misal puluhan ribu hektar gampang dikasih ke pengusaha, tapi puluhan hektar susah sekali diambil masyarakat adat,” tandasnya. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier