DJBC Hormati Penggeledahan KPK di Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

DJBC menghormati penggeledahan KPK di KPPBC Kudus dan kantor PT Djarum.

Netty Hartawati menegaskan Bea Cukai berkomitmen kooperatif dan memastikan pelayanan kepabeanan tetap berjalan normal.

KPK menyita dokumen serta bukti elektronik dari dua lokasi pada 28 Oktober untuk mendalami dugaan kickback terkait pita cukai.

Dari pengembangan tersebut, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru.

Satu sprindik menetapkan pejabat Bea Cukai Gatot Heroe sebagai tersangka, sementara satu sprindik lain masih bersifat umum.

Penetapan tersangka ini menambah daftar panjang perkara yang menyentuh integritas institusi pengawas cukai.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyidikan masih berada di tahap awal.

Ia menyebut penyidik belum menyimpulkan apakah benar ada aliran imbalan dari pihak swasta kepada oknum di Bea dan Cukai, atau justru ada modus lain yang belum terungkap.

"Semuanya masih didalami.

Yang pertama karena ini memang masih di tahap awal, yang kedua apakah ini kemudian nanti ada kickback ataupun dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan pita cukai ya, yang digunakan untuk ditempel di setiap bungkus rokok, atau kemudian ada modus-modus lainnya," ujar Budi dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (29/10).

Pernyataan itu memberi sinyal jelas bahwa kasus ini belum final.

Publik diminta bersabar menunggu hasil penyidikan, tetapi juga berhak menuntut transparansi mengingat objek perkara menyangkut penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Di sisi lain, DJBC memastikan pelayanan kepabeanan dan cukai kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Netty menyatakan institusinya masih menghimpun informasi lebih lanjut dan berkomitmen bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan.

"Terkait informasi yang beredar, saat ini kami masih menghimpun informasi lebih lanjut. Pada prinsipnya, Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan," kata Netty.

"Kami juga memastikan bahwa pelayanan kepabeanan dan cukai kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya," tuturnya menambahkan. Ujian Integritas di Ruang Pengawasan Cukai

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum individual.

Ia menyentuh titik paling sensitif dalam tata kelola cukai hasil tembakau, yakni interaksi antara petugas pengawas dan pelaku usaha dalam pengurusan pita cukai.

Pita cukai adalah instrumen fiskal yang menentukan sah tidaknya peredaran rokok, sekaligus penentu seberapa besar penerimaan negara yang masuk.

Bila dugaan kickback benar terjadi, maka ada dua kerugian sekaligus. Pertama, potensi kebocoran penerimaan cukai yang seharusnya masuk kas negara.

Kedua, distorsi persaingan usaha antarprodusen rokok, karena pihak yang menempuh jalur tidak resmi bisa mendapat perlakuan berbeda.

Penggeledahan terhadap perusahaan sebesar PT Djarum menunjukkan skala penyidikan yang tidak main-main.

Sorotan pun bergeser dari sekadar oknum petugas menuju pola hubungan antara regulator dan industri.

Publik kini menunggu apakah kasus ini berhenti di level pelaksana atau merambat ke lapisan kebijakan. Delapan Nama dalam Catatan Perkara Sebelumnya

Kasus ini bukan yang pertama menyentuh lingkungan Bea Cukai.

Dalam perkara dugaan suap terkait importasi yang ditangani sebelumnya, total terdapat delapan orang tersangka dan terdakwa.

Sejumlah vonis sudah dijatuhkan, sebagian lain masih dalam proses peradilan.

John Field divonis tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing divonis 2,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara itu, Jaksa menuntut Rizal dengan pidana 11,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp15,7 miliar subsider empat tahun kurungan.

Sisprian Subiaksono dituntut 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp7,4 miliar, 150 ribu dolar Singapura, dan US$10 ribu subsider tiga tahun kurungan.

Orlando Hamonangan dituntut 7,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5,56 miliar subsider satu tahun kurungan.

Rangkaian vonis dan tuntutan itu menjadi latar penting.

Ia menunjukkan bahwa persoalan integritas di lingkungan kepabeanan dan cukai bukan insiden tunggal, melainkan pola yang berulang.

Karenanya, penanganan kasus pita cukai kali ini perlu dibaca sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh, bukan sekadar penindakan sesaat.

Sejalan dengan pembahasan dalam Bea Cukai Gagalkan Ekspor Emas Ilegal 402 Kg Senilai Rp1,02 T di 2026, persoalan pengawasan dan integritas aparat kepabeanan memang menjadi titik krusial yang menentukan seberapa besar penerimaan negara bisa diselamatkan.

Dampak bagi Industri dan Iklim Usaha

Bagi pelaku industri hasil tembakau, penggeledahan ini menciptakan ketidakpastian operasional.

Proses pengurusan pita cukai yang biasanya berjalan rutin kini berada di bawah sorotan.

Perusahaan dituntut memastikan seluruh prosesnya bersih dan sesuai ketentuan, sembari menghadapi tekanan reputasi yang tidak ringan.

Bagi DJBC, kasus ini mengancam kredibilitas kelembagaan.

Pernyataan resmi yang menegaskan komitmen kooperatif dan menjaga layanan publik adalah langkah awal yang baik, tetapi publik akan menilai dari tindak lanjut.

Audit internal dan evaluasi tata kelola menjadi keniscayaan agar kepercayaan tidak terus tergerus.

Secara lebih luas, kepastian regulasi di sektor kepabeanan dan cukai adalah faktor penting bagi iklim investasi.

Bila penyidikan berlarut tanpa kejelasan, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi.

Sebaliknya, penanganan yang transparan dan tuntas justru bisa memperkuat kepercayaan pasar terhadap institusi.

Hal ini sejalan dengan dinamika yang dibahas dalam Batam AI Compute Hub: Janji Nvidia-Firmus vs Realitas Regulasi KEK, di mana kepastian regulasi dan integritas tata kelola menentukan apakah sebuah sektor mampu menarik investasi atau justru kehilangan momentum.

Tiga Langkah yang Bisa Ditempuh DJBC

BERNAS mendorong tiga langkah konkret agar persoalan ini tidak berhenti pada penindakan sesaat.

Pertama, DJBC perlu segera melakukan audit internal dan evaluasi tata kelola pengurusan pita cukai, termasuk memetakan titik rawan interaksi antara petugas dan pelaku usaha.

Pemetaan ini penting agar proses hukum tidak mengganggu layanan publik sekaligus menutup celah yang bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

Kedua, penguatan sistem digitalisasi pita cukai dan jejak audit berbasis data.

Semakin sedikit pertemuan langsung antara petugas dan pelaku usaha, semakin kecil ruang bagi praktik imbalan terselubung.

Digitalisasi bukan sekadar efisiensi, melainkan instrumen pencegahan yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

Ketiga, penguatan kanal pengaduan dan sistem pelaporan pelanggaran yang terlindungi, baik di lingkungan DJBC maupun asosiasi industri.

Dugaan penyimpangan sering kali diketahui lebih dulu oleh pihak internal. Bila kanal pelaporan aman dan dipercaya, deteksi dini bisa dilakukan sebelum persoalan membesar.

Transparansi hasil penyidikan KPK serta komunikasi publik yang rutin dari DJBC akan menjadi kunci pemulihan kepercayaan.

Masyarakat tidak hanya ingin tahu siapa yang ditetapkan tersangka, tetapi juga bagaimana sistem diperbaiki agar kejadian serupa tidak berulang. Yang Ditunggu Publik Selanjutnya

Saat ini, publik menanti dua hal. Pertama, kejelasan modus yang didalami KPK, termasuk apakah benar ada aliran imbalan dari pihak swasta kepada oknum Bea dan Cukai.

Kedua, langkah konkret DJBC dalam membenahi tata kelola pengawasan cukai.

Penyidikan yang masih tahap awal memberi ruang bagi semua pihak untuk bersikap hati-hati.

Prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung, termasuk terhadap pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, kewajiban transparansi tetap melekat pada institusi yang mengemban amanah penerimaan negara.

Kasus ini pada akhirnya bukan hanya soal satu kantor di Kudus atau satu perusahaan besar. Ia adalah ujian bagi integritas sistem pengawasan cukai nasional.

Cara negara menangani perkara ini akan menjadi cermin seberapa serius komitmen terhadap tata kelola yang bersih di sektor yang menyumbang penerimaan negara signifikan.

[STRATEGI SOLUSI]

Persoalan integritas tata kelola dan penguatan sistem pengawasan menuntut kapasitas kelembagaan yang mumpuni.

Bagi institusi yang ingin membangun sistem deteksi dini dan otomasi proses bisnis yang lebih transparan, Adolo menawarkan pendekatan Business Model Automation 5.0: memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Untuk kebutuhan penguatan kapasitas SDM di bidang data dan teknologi, program Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS menyediakan kelas dan cohort yang mempraktikkan sistem nyata sebagai studi kasus hidup.

Sementara bagi organisasi yang memerlukan peta jalan transformasi digital berbasis AI, layanan Consulting Business Plan BERNAS menyediakan sesi konsultasi 1-on-1 untuk diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga rencana eksekusi terukur.

Langkah kecil menuju tata kelola yang lebih terbuka dimulai dari sistem yang dirancang untuk mencegah, bukan sekadar menindak.