BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Politisasi Agama Menguat dalam Produk Hukum Indonesia

Senin, 18 Februari 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 17 Februari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

SLEMAN, BERNAS.id – Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyampaikan sebuah riset soal politisasi agama dalam pembentukan berbagai peraturan hukum yang ada di daerah hingga tingkat nasional.

Meski peraturan yang dibuat tersebut mengatur kebijakan soal moralitas dan agama, tapi aturan yang mengandung unsur politisiasai agama tersebut menurutnya meningkat dari tahun ke tahun  tahun.

?Sejak 2017 lalu ada 471 peraturan hukum,? kata Sri Wiyanti Eddyono, PhD, salah satu anggota peneliti saat memaparkan penelitiannya pada Seminar Nasional yang bertajuk “Hukum dan Gagasan Kebangsaan Indonesia dalam rangka Pusaran Politik Identitas” di Ruang seminar Hotel University Club UGM, Senin 18 Februari 2019.

Ia menyebutkan, sejak kurun waktu 1999-2004, ada sebanyak 56 peraturan yang dianggap hasil politisasi agama, lalu tahun 2010 ada 156 aturan dan meningkat menjadi  471 peraturan sejak 2017 lalu.

Menurut Sri, kecenderungan menguatnya politisisasi agama karena diakomodasi oleh negara melalui ruang demokrasi oleh para politisi, kepala daerah dan kelompok ormas dalam rangka untuk mengapai posisi tertentu sehingga memasukkan aturan dalam konteks agama dalam tatanan negara. ?Pola yang mereka lakukan dengan mengancam bahwa yang tidak menuruti ajakan tersebut dianggap melawan ajaran agama,?ujarnya.

Politisasi agama tidak hanya muncul dalam peraturan hukum saja, tapi juga dalam praktik kehidupan bermasyarakat sehari-hari di mana sikap intoleransi dan kekerasan verbal dan fisik juga dilakukan. Bahkan di ruang peradilan, tidak jarang hakim banyak memutuskan perkara berbagai kasus penodaan agama. ?Dalam konteks nasional, ada 97putusan kasus penodaan agama di pengadilan negeri,?ucapnya.

Penelitian yang dilakukan sejak tahun 2006 lalu itu dilaksanakan melalui pengamatan di berbagai kota di Indonesia soal intoleransi, kasus penodaan agama serta peraturan berbasis syariah. Penelitian di lakukan di Padang, DKI, Medan, Cirebon, Klaten, Depok, Yogyakarta, melalui metode wawancara dan observasi.

Dari temuan tim mereka, terdapat aturan yang bertentangan dengan Pancasila yang mengatasnamakan ajaran agama seperti di jogja terdapat temuan di SMP Negeri ada pemaksaan jilbab ke siswa beragama Islam.

Selanjutnya di Medan, ditemukan menguatnya sikap primordialisme berbasis kampus, pembakaran vihara, dan 20 kasus penodaan agama.

Lalu, di Cirebon ditemukan pengotakan kelompok berbasis aturan agama, dan penyebaran ideologi radikalisme di kalangan anak muda dan anak TK.

Sedangkan, Yudi Latif mengatakan banyak negara di dunia tidak sepenuhnya menerapkan nation state atau negara kebangsaan, tapi satu-satunya negara besar melakukan itu hanya Indonesia sejak berdirinya adalah bangsa Indonesia melalui Pancasila.  ?Cara pancasila menyelesaikan problematik melalaui kesetaraan warga negara dihadapan hukum,? katanya.

Ia menuturkan, tidak semua golongan diakomodasi karena itu melanggar prinsip kesetaraan, sebaliknya negara pancasila melindungi agama, suku, ras, dan budaya yang minoritas dan marginal.  ?Ada saat partikularitas tidak selesai dengam cara universalitas, ada perlindungan hak budaya tertentu, Pancasila menyiapkan ruang budaya itu namun demi keadilan muncullah hukum bersama, meski banyak inspirasi agama yang kadang ditolak dalam pembentukan sebuah Undang-undang,? katanya.

Sementara itu, Rikardo Simarmata, mengatakan politisasi identitas primordial umumnya potensial mengusik sendi-sendi hukum. Sebab, politik identitas ini  menyangkal adanya hubungan tak terpisahkan hukum dengan kepentingan yang beragam, ?Sistem hukum kita saat ini ditantang untuk menjangkau kehidupan yang beradab,? katanya.

Kasus hukum yang dikelilingi politik identitas ini menurutnya sering menyebabkan hakim tidak mampu memberikan putusan yang tepat dan memberikan rasa keadilan sosial dengan dilandasi nilai kemanusiaan.?

Di berbagai kasus, Hakim tidak lagi memandang bukti yang disampaikan di pengadilan,? katanya.

Terakhir, Prof Amin Abdullah menuturkan era kebebasan berpendapat pasca reformasi memunculkan sikap eksklusifisme dimana adanya sikap tidak toleran pada orang lain, inklusifisme menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, serta munculnya sikap pluralisme dalam konsep modern karena memandang semua manusia sederajat, sama di mata hukum, etnis, dan gender.

Menurutnya Indonesia sangat beruntung Pancasila sebagai panduan agar kita bisa hidup harmonis dalam pluralisme dan keragaman. ?Itulah modal sosial kultural indonesia yang sangat luar biasa,? ujarnya.

Soal menguatnya politisasi agama yang berdampak pada eksklusifisme dan inklusifisme menurutnya seharusnya menjadi perhatian negara dan semua pihak termasuk kalangan perguruan tinggi. ?Perguruan tinggi harus duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini, apalagi sudah banyak kampus yang terpapar radikalisme,? pungkasnya. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Kampus atau sekolah Anda ingin tampil di BERNAS?

Lihat contoh kerja sama publisitas kampus yang sudah berjalan, lalu unduh media kit untuk paket kerja sama Anda.

Lihat Contoh Kerja Sama

“Politisasi Agama Menguat dalam Produk Hukum Indonesia”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier