JAKARTA, BERNAS.id – Pengamat hukum dan pemilu, Syamsuddin Radjab menilai, putusan MK dengan Nomor SB/PUU-XV/2017 dan putusan MK No.14/PUU-XI/2013 terkesan sengaja mengulur waktu.
Radjab melihat bila dicermati dari sisi waktu sejak penerimaan berkas permohanan kedua putusan itu, tergambar mengulur waktu.
“Karena baru dibacakan saat sedang tahapan pemilu,” ujar Syamsuddin, di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).
Menurutnya, jika tidak menjalankan kedua putusan tersebut, maka dapat dipastikan KPU telah melanggar UU dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 UU Pemilu.
“Verifikasi faktual parpol tidak dilaksanakan KPU, dapat berakibat hukum,” pungkasnya.