BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Putusan MK, Dapat Berimbas Hukum Pada KPU

Radjab melihat, apabila dicermati dari sisi waktu sejak penerimaan berkas permohan kedua putusan itu, tergambar mengulur waktu....

Sabtu, 20 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Pengamat hukum dan pemilu, Syamsuddin Radjab menilai, putusan MK dengan Nomor SB/PUU-XV/2017 dan putusan MK No.14/PUU-XI/2013 terkesan sengaja mengulur waktu.

Radjab melihat bila dicermati dari sisi waktu sejak penerimaan berkas permohanan kedua putusan itu, tergambar mengulur waktu. 

“Karena baru dibacakan saat sedang tahapan pemilu,” ujar Syamsuddin, di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Menurutnya, jika tidak menjalankan kedua putusan tersebut, maka dapat dipastikan KPU telah melanggar UU dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 UU Pemilu.

“Verifikasi faktual parpol tidak dilaksanakan KPU, dapat berakibat hukum,” pungkasnya. 

Tag:#putusan mk#kpu#radjab#sengketa pemilu#hukum pemilu

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan