BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menghidupkan Kembali Becak, Kemajuan atau Kemunduran?

Bernas id Saat ini Jakarta sedang diramaikan dengan salah satu program kerja Anies Sandi untuk menghidupkan kembali becak Anies Sandi membuat kontrak politik...

Sabtu, 20 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Saat ini, Jakarta sedang diramaikan dengan salah satu program kerja Anies-Sandi untuk 'menghidupkan' kembali becak. Anies-Sandi membuat kontrak politik tersebut di masa kampanye tahun lalu dengan Forum Komunitas Tanah Merah Bersatu, dan ditandatangani langsung oleh Anies Baswedan pada 2 Oktober 2016. 

Ternyata kontrak politik ini sudah ada sejak pemerintah sebelumnya. Salah satu poin dalam kontrak tersebut adalah terkait perlindungan dan penataan ekonomi informal, PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tanggal, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional.

Tanggapan akan hal ini bermacam-maca, ada beberapa pihak yang pro dan ada juga yang kontra dengan program tersebut.

Sebagian menyatakan bahwa kehadiran becak sebagai alat transportasi di Jakarta justru menyebabkan kemunduran, sedangkan sebagian lain mendukung akan hal itu. Mari kita kroscek.

?Kemunduran
Dikatakan kemunduran karena keberadaan becak telah dilarang sejak lama. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 telah melarang operasi becak, hingga perakitannya.

Pengamat publik, Agus Pambagio menyatakan, “Pemimpin jangan selalu melihat ke belakang, yang sudah dibangun jangan diubah tapi bikin yang belum ada dan belum dibangun, kalau becak kan kita mundur lagi”.

Selama ini, becak dianggap sebagai alat transportasi yang menjadi penyebab macet dan 'kesemrawutan' Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyebut, beroperasinya becak di ibu kota hanya akan menimbulkan persoalan baru.

?Kemajuan
Keberadaan becak membawa kemajuan karena kebijakan pengaturan becak dilakukan sebagai wujud keberpihakan terhadap warga yang secara ekonomi belum beruntung. Pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin memberi kesempatan yang sama dan seadil-adilnya bagi seluruh warga DKI.

Anies Baswedan menyatakan bahwa tukang becak juga menginginkan dan berhak untuk mendapat penghasilan lebih baik. Jakarta juga milik mereka yang masih miskin.

Pengoperasian becak tidak dilakukan di jalan protokol utama Jakarta, tetapi di beberapa wilayah kampung di DKI yang masih menggunakannya. Anies segera mengatur instrumen hukum peraturan gubernur (Pergub) karena selama ini, pengemudi becak terus kejar-kejaran dengan aparat karena dilarang beroperasi.

Menurut seorang sejarawan, becak adalah ikonik yang memiliki banyak sejarah sejak Jakarta masih bernama Batavia.

Kebijakan pelarangan becak telah membunuh becak sejak puluhan tahun lalu. Becak masih bisa dimanfaatkan sebagai sarana wisata dan transportasi lingkungan.

Semoga apa pun keputusannya, kita doakan yang terbaik untuk pemerintahan Jakarta.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan