JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Perhubungan masih menertibkan taksi online. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan pihaknya bersama kepolisian akan mulai menindak tegas taksi online yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 tahun 2017.
Peraturan tentang taksi online tercantum bahwa angkutan sewa khusus (ASK), diwajibkan memiliki SIM umum, bergabung dengan badan hukum seperti koperasi atau PT, melakukan uji KIR dan STNI. Para penyelenggara taksi online boleh beroperasi kalau memenuhi syarat-syarat tersebut.
Tanpa kelengkapan syarat itu, maka taksi online bisa dikenakan tilang.
“Sekarang masih ada toleransi, jadi cuma ditegur. Tapi setelah 15 Februari 2018 kami akan lakukan tindakan tilang, itu bekerja sama dengan kepolisian,” ungkap Budi di Gedung Kemenhub, Jumat (19/1/18).
Proses tilang akan menggunakan sistem e-tilang atau tilang elektronik. Pembayaran tilang pun bisa dilakukan melalui transfer ATM sehingga masuk ke kas negara.
“Angkutan online nanti tilangnya pasti menggunakan e-tilang.
Sekarang sedang kita matangkan dulu dengan aparat penegak hukum yang lain, dari Mahkamah Agung, Korlantas Polri, Kepolisian dan sebagainya,” imbuhnya.