BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

MK Putuskan Tetap Ada Ambang Batas Pengajuan Presiden

Mahkamah Konstitusi telah memutus ambang batas presidential threshold atau PT tetap berlaku di Pemilu 2019. MK menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 222 Und...

Kamis, 11 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Mahkamah Konstitusi telah memutus ambang batas presidential threshold atau PT tetap berlaku di Pemilu 2019."

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus ambang batas presidential threshold atau PT tetap berlaku di Pemilu 2019. 

MK menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) selaku pemohon perkara Nomor 53/PUU-XV/2017. MK berpandangan, aturan presidential threshold memang muncul bukan diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya proses pemilihan, melainkan untuk memperkuat sistem presidensial dalam arti mewujudkan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri atau syarat ideal sistem presidensial. 

?Sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri sistem parlementer. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,? ujar Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta (11/1/2018).

Diketahui, sebelumnya pernah ada gugatan ambang batas pencalonan presiden itu diajukan oleh 6 pihak yang berbeda.

Mereka di antaranya adalah, pakar komunikasi politik Effendi Gazali, tokoh ACTA Habiburokhman, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay bersama Perludem, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pemohon tidak sepakat dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menganggap pemberlakuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Menurut, MK pemberlakuan ambang batas perolehan suara adalah kebijakan pembentuk UU (open legal policy) dan sama sekali tidak terkait dengan keberadaan norma UU yang mengatur tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 5 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Dalam pasal tersebut, diatur bahwa partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan