BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Pantau Potensi Pelanggaran Kampanye Hitam di Media Sosial

Bawaslu Komisi Pemilihan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika? bersinergi hadapi? potensi pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial....

Rabu, 10 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Bawaslu Komisi Pemilihan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika? bersinergi hadapi?"

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi hadapi potensi pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial.

Langkah ini dilakukan jelang dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, sehingga bisa menghindari adanya masalah-masalah baru.

“Dalam rangka membangun sinergitas antara Bawaslu, KPU dan Kominfo terkait bagaimana mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran di dalam pilkada pemilu, potensi pelenggaran kampanye black campaign dan issue sara yang menggunakan media sosial atau di dunia maya,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

Abhan mengatakan, sinergi ini dibutuhkan dalam rangka mengawal pelaksanaan pilkada agar berkualitas bebas dari kampanye hitam di media sosial. Menurutnya akan ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan malam ini. Nantinya, juga akan dijajaki kerjasama antara Bawaslu, KPU, dan Kemenkominfo serta beberapa platform media sosial.

“Nanti kami ikat dalam suatu bentuk memorandum of action.

Bagian dari bentuk ikatan komitmen kerjasamanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, intinya kerjasama ini untuk mengantisipasi adanya kampanye hitam di media sosial. Dalam pengawasan kampanye di media sosial akan dilakukan dengan dua metode yakni bisa dari laporan masyarakat maupun dari hasil pengawasan aktif Bawaslu.

“Jadi seandainya dari penilaian bahwa konten ini melanggar, kami akan minta pada Kominfo untuk platform yang bersangkutan untuk di takedown. Dan kalau unsur pidananya ada, kami akan tindaklanjuti lewat proses hukum,” tambahnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan