Bernas.id ? Pemerintah sudah menyiapkan sumber daya untuk menyelesaikan masalah defisit Bandan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana itu mencapai Rp 9 triliun.
Langkah tersebut memotong jatah Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah daerah yang memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan sampai mengambil bagian dari pajak rokok yang akan mulai dijalankan tahun ini.
“Pemotongan DAU atau DBH akan dieksekusi di 2018,” ujar Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka, Senin (8/1/18).
Menurutnya, pemotongan DAU atau DBH untuk pemerintah daerah (pemda) yang mempunyai tunggakan iuran jaminan kesehatan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2017. Pihaknya menambahkan berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan, tunggakan iuran jaminan kesehatan daerah mencapai Rp 1,3 triliun.
Dikatakan Putut, setiap daerah memiliki besaran tunggakan iuran yang berbeda, sehingga untuk menjalankan pemotongan DAU atau DBH harus menunggu laporan dari BPJS Kesehatan.
Nantinya, kalau sudah disepakati besarnya tunggakan iuran jaminan kesehatan, barulah diajukan oleh BPJS Kesehatan kepada Kementerian Keuangan untuk segera dilakukan pemotongan dari DAK atau DBH.
“Jadi besarnya pemotongan tidak bisa digeneralisir sama per daerah, tergantung pada besarnya tunggakan,” tuturnya.