BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

Kapolri Tak Mau Penegak Hukum Dimanfaatkan Saat Tahun Politik

Jumat, 5 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 4 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersiap mengantisipasi adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan aparat penegak hukum sebagai alat menjatuhkan lawan politik. Sebentar lagi bakal digelar Pilkada serentak 2018 sehingga situasi politik mulai memanas.

Kapolri pun meminta agar pemeriksaan pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ditangguhkan.

“Supaya lembaga penegakan hukum tidak dimanfaatkan untuk konstetasi politik dalam rangka untuk melakukan pembunuhan karakter, kampanye negatif, atau menjatuhkan paslon (pasangan calon) tertentu,” tegasnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1/18).

Tak hanya itu, Kapolri juga mengajak para penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal tersebut. Menurutnya, perlu adanya nota kesepahaman untuk menjaga netralitas selama Pilkada.

“Dan jangan digunakan jadi alat politik.

Jadi proses hukum paslon ditunda sampai pilkada selesai,” ucapnya.

Nantinya setelah Pilkada selesai, penegak hukum bisa melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kapolri menyebutkan politik sangat dipengaruhi oleh opini publik. Kalau proses hukum dijadikan alat politik maka akan terbentuk opini masyarakat terhadap paslon tertentu sehingga memengaruhi proses demokrasi.

Kapolri tak ingin hal itu terjadi.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan