JAKARTA, Bernas.id ? Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersiap mengantisipasi adanya sejumlah pihak yang memanfaatkan aparat penegak hukum sebagai alat menjatuhkan lawan politik. Sebentar lagi bakal digelar Pilkada serentak 2018 sehingga situasi politik mulai memanas.
Kapolri pun meminta agar pemeriksaan pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ditangguhkan.
“Supaya lembaga penegakan hukum tidak dimanfaatkan untuk konstetasi politik dalam rangka untuk melakukan pembunuhan karakter, kampanye negatif, atau menjatuhkan paslon (pasangan calon) tertentu,” tegasnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1/18).
Tak hanya itu, Kapolri juga mengajak para penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal tersebut. Menurutnya, perlu adanya nota kesepahaman untuk menjaga netralitas selama Pilkada.
“Dan jangan digunakan jadi alat politik.
Jadi proses hukum paslon ditunda sampai pilkada selesai,” ucapnya.
Nantinya setelah Pilkada selesai, penegak hukum bisa melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kapolri menyebutkan politik sangat dipengaruhi oleh opini publik. Kalau proses hukum dijadikan alat politik maka akan terbentuk opini masyarakat terhadap paslon tertentu sehingga memengaruhi proses demokrasi.
Kapolri tak ingin hal itu terjadi.