JAKARTA, Bernas.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat di tahun 2017, hanya 30,96% atau 4.243 anggota DPR (legislatif) dari 14.144 orang yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebanyak 30,96 persen dari 14.144 wajib lapor di tingkat legislatif,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
KPK secara reguler berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara, untuk melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Di tahun 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%,” beber Basaria.
Untuk penerimaan, Basaria membeberkan pada tahun ini KPK menerima sebanyak 245.815 LHKPN terdiri dari 78,69% dari 252.446 wajib lapor di tingkat eksekutif (pemerintah), sebanyak 30,96% dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif (DPR), sebanyak 94,67% dari 19,721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82,49% dari 29,250 wajib lapor BUMN/BUMD.
KPK terus berupaya memberi pemahaman upaya meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn). Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn.kpk.go.id/.
“Efektif mulai 1 Januari 2018, seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya,” terang Pimpinan KPK dari unsur Polri ini.
Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn.