BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Perkara Viktor Laiskodat, Fahri Hamzah: MKD Bebas Saja Rapat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menggelar sidang terkait kasus dugaan pelanggaran...

Jumat, 24 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 23 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mempersilakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menggelar sidang terkait kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi langkah polisi yang menunggu proses persidangan MKD untuk melanjutkan penyelidikan dugaan ujaran kebencian oleh Viktor.

“Enggak ada kesepakatan (harus menunggu MKD). MKD bebas saja rapat,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/17).

Sebaiknya perlu didalami batasan imunitas yang dimiliki anggota DPR, sehingga proses hukum terhadap mereka tetap berjalan. Menurutnya, di era digital seperti ini diperlukan kehati-hatian saat berbicara sebab percakapan yang bersifat privat bisa tiba-tiba muncul di media sosial.

“Saya kadang di rumah silahturahmi tertutup, ada saja teman yang kami enggak tahu, ternyata siaran langsung.

Padahal mau mengobrol tertutup. Menurut saya ini penting dibahas statusnya,” imbuhnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto meluruskan pemberitaan yang menyebut Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan. Artinya, penyelidikan hukum terhadap Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat saat ini masih berlangsung.

Rikwanto menambahkan tim penyidik membutuhkan  keterangan ahli bahasa untuk menganalisa pernyataan Viktor dalam pidatonya.

Tak hanya itu, polisi akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan