JAKARTA, Bernas.id – Untuk membuat kerja pemberantas masalah Illegal Fishing berjalan efektif, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB), serta Sekretariat Regional Plan of Action for Responsible Fishing Practices including Combating Illegal Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUU), menggelar Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
Workshop berskala internasional yang diselenggarakan di Bali, pada 15-16 November 2017 tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara seperti Australia, Bangladesh, Malaysia, Mozambique, Pakistan, Papua Nugini, Somalia, Thailand, Timur Leste, dan Indonesia.
Masalah IUU fishing sendiri bukan hanya permasalahan bagi Indonesia, namun merupakan permasalahan serius di banyak negara lainnya yang harus diatasi bersama, dan untuk mencegah IUU fishing, negara-negara harus bekerjasama satu sama lain dengan berpedoman terhadap peraturan-peraturan di negaranya maupun peraturan internasional.
Menurut Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hadijanto, FAO sebagai badan yang menangani pangan dan pertanian, dan merupakan badan yang berada langsung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerbitkan kode etik perikanan yang bertanggung jawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries/CCRF), dan untuk mengimplementasikannya, FAO kemudian mengembangkan rencana aksi internasional untuk mencegah dan mengurangi IUU Fishing (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing/IPOA-IUU Fishing).
?IPOA-IUU fishing merupakan rencana aksi global yang didesain untuk mencegah bahaya kerusakan sumber daya perikanan akibat IUU fishing dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah rusak,? terang Rifky.
Rifky mengaku, untuk meningkatkan peran negara-negara dalam pemberantasan IUU fishing tersebut, FAO juga mengajak negara-negara anggota untuk merumuskan rencana aksi nasional pemberantasan IUU fishing atau National Plan of Action on IUU Fishing (NPOA-IUU), namun sebagai komitmen dalam pencegahan dan pengendalian IUU fishing di kawasan, negara-negara diharapkan mempromosikan beberapa inisiatif dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional-nya dalam pencehagan dan pemberantasan IUU Fishing.
?Untuk itu, Indonesia bekerjasama dengan IDB menginisiasi kegiatan workshop untuk mendorong negara-negara di kawasan lebih fokus dalam pemberantasan IUU Fishing, melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional-nya,? papar Rifky.
Tercatat NPOA-IUU telah dikembangkan oleh berbagai negara dalam ragam yang berbeda, berdasarkan isu dan tantangan di negaranya masing-masing.
Rifky menilai, workshop tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi negara-negara peserta dalam menyusun NPOA yang lebih baik, sehingga turut serta memberantas IUU Fishing di level negara yang bersangkutan maupun di kawasan global.