JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan waktu toleransi tiga bulan untuk taksi dalam jaringan (daring) atau disebut taksi online untuk melakukan uji kendaraan bermotor (kir). Kir menjadi aturan wajib dalam revisi regulasi taksi online yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017.
“Kami akan memberikan batas waktu maksimal tiga bulan, lakukan dengan segera,” ungkap Menhub Budi Karya Sumadi sebagaimana dikutip dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Rabu (8/11/17).
Kemenhub juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melayani uji kir taksi online. Sehingga tak semuanya dilaksanakan pemerintah.
Pelaksanaan uji kir swasta dilakukan dengan menggandeng agen pemegang merek (APM). Budi Karya berharap agar keterlibatan APM akan membuat proses uji kir lebih cepat.
Kendaraan yang tak lolos uji kir tidak boleh beroperasi, atau memperbaiki kendaraannya terlebih dulu.
Lebih lanjut soal kewajiban memasang stiker pada angkutan sewa khusus di tempatkan pada bagian depan dan belakang.
Sementara, untuk dimensinya baru akan dipastikan dalam minggu ini. “Saya sudah tugaskan kepada Dirjen Perhubungan Darat bertemu semua aplikator mencari jalan terbaik,” imbuhnya.
Soal sanksi dari pelanggaran yang tidak mematuhi Permenhub No 108/2017, Menhub Budi Karya menyebutkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.