JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah membela Setya Novanto soal izin kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo jika ingin memanggil dan memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto.
Fahri mengungkapkan, hal itu merupakan etika penyelenggara negara yang harus dihormati dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“KPK harus terikat oleh hukum lain jangan kemudian kalau ada hukum lain, kami 'Lex Specialist' sampai konstitusi pun dilanggar karena bilang kami lex specialist jadi itu enggak bisa,” terangnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/17).
Adapun aturan mengenai pemanggilan anggota DPR tersebut pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ia juga berpendapat tindakan KPK memanggil Setya Novanto itu telah merusak standar etika bekerja lembaga negara.
Menurutnya, banyak pejabat negara yang dipanggil KPK, tetapi tak semuanya diekspos seperti Novanto.
“Karena kan diatur-atur siapa yang mau dihancurin yang sudah kadung hancur namanya kayak Pak Nov itu paling enak. Dibejek aja terus sama KPK kan karena kalau ngebejek-bejek Novanto kayaknya enggak ada risiko nih,” kata Fahri.
Kemarin, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus proyek e-KTP. Namun, mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Setya Novanto perlu izin dari Presiden.