BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

200 Hari Berlalu, Jokowi Segera Panggil Kapolri Soal Teror Terhadap Novel

Presiden Joko Widodo segera memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menanyakan perkembangan pengusutan teror penyiraman air keras terhadap penyidik seni...

Jumat, 3 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 2 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Presiden Joko Widodo segera memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menanyakan perkembangan pengusutan teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Nanti, nantilah Kapolri saya undang, saya panggil,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi usai meresmikan Tol Becakayu, Jumat (3/11/17).

Presiden menegaskan teror terhadap Novel Baswedan itu harus gamblang diungkap. Selain itu, tentunya, lanjut Jokowi, pengungkapan kasus itu harus tuntas.

“Di prosesnya sudah sejauh mana. Yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas,” jelasnya.

Dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kasus Novel memang semakin gencar.

Terlebih, kasus itu sudah lebih dari 200 hari dan belum juga ada kejelasan. Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menyampaikan bila kasus Novel itu tergolong sulit.

Pengungkapan kasus teror ini memakan waktu yang cukup lama.

“Kalau model kasus-kasus hit and run ini memang relatif sulit, dalam artian kita tidak bisa, bisa saja, ini baru berapa bulan.

Ada yang sudah 4 tahun baru ketangkap dia, pelakunya,” terang Ari Dono di gedung Polri, KKP, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/17).

Selain KPK juga menyerahkan sepenuhnya tentang pembentukan TGPF kepada Presiden Jokowi. Menurut KPK, kasus Novel berada di ranah pidana umum dan yang berwenang menangani adalah kepolisian.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan