BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Paparan Pro Kontra RAPBN 2018

APBN merupakan alat dan instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, rencana sejumlah fraksi mewacanakan untuk menolak Rancangan Anggaran Pendapat...

Rabu, 25 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"APBN merupakan alat dan instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat."

🗓️ Dipublikasikan pada 24 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – APBN merupakan alat dan instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, rencana sejumlah fraksi mewacanakan untuk menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 harus dihentikan.

Apabila ada partai yang menolak APBN dengan alasan politik, baginya hal itu sangat berbahaya.

“Semua pembiyaan yang ada di dalam APBN adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air tanpa kecuali dan tidak melihat latar belakang politik atau afiliasi politiknya terhadap partai politik,” ujar anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun, dalam keterangan pada pers lalu Rabu (25/10/2017).

Misbakhun mengingatkan, boleh juga tidak setuju dengan pemerintah dan tidak mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa.

Ditegaskannya, Partai Golkar memahami sepenuhnya bahwa tahun 2018 adalah tahun yang panas secara politik menjelang tahun pemilu 2019.

“Tetapi menjadikan APBN sebagai alat politik bahkan menolak APBN (RAPBN 2018) sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagai amanat Konstitusi, adalah berbahaya dan tidak boleh ada dalam sistem demokrasi modern Indonesia saat ini,” tegas Misbakhun.?

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPR RI adalah salah satu yang menolak RAPBN 2018. Penolakan RAPBN 2018 oleh Gerindra karena pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1.600 triliun.

Sementara hingga saat ini pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1.472 triliun. 

Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak, maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan. Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.?

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menegaskan, perbedaan pendapat tersebut lantaran mencermati rencana pembangunan nasional, pendapatan negara, serta kondisi perekonomian nasional hari ini, targetnya terlampau rendah.

“Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju RAPBN 2018, karena targetnya belanjanya dan pertumbuhan ekonomi terlampau rendah, namun jika itu yang diyakini pemerintah, kami persilahkan pemerintah untuk melaksanakannya,” kata Muzani.

“Pada utang pemerintah sampai akhir Agustus 2017 sebesar Rp3.825 triliun dan kami memperkirakan sampai akhir tahun 2017 akan menjadi Rp4.000 triliun (termasuk front loading) atas sebesar 29.4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB),” paparnya.

Menurut dia, utang tersebut berbahaya, jika kemudian APBN bergantung pada pada utang di tengah pemerintah yang tidak mampu meningkatkan pendapatan negara.

“Utang pemerintah pada akhir tahun 2014 dari sebesar Rp2.604 triliun meroket menjadi sebesar Rp4.000 triliun pada akhir 2017 ini,” pungkas anggota komisi I DPR RI itu. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan