BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Utang Indonesia Bukan Lagi Urusi Subsidi BBM Tapi untuk Ini

Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun...

Jumat, 20 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun"

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan utang sebanyak itu digunakan untuk membangun beragam infrastruktur di seluruh Indonesia. Uang ribuan triliun itu berwujud infrastruktur yang sudah mulai dirasakan maanfatnya oleh masyarakat bukan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun sudah banyak sekali. Infrastruktur ada yang belum selesai, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, dan ada yang masih diproses, tapi Anda sudah menghitung utangnya, jadi pada dasarnya tidak begitu hitungnya,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jakarta, Kamis (19/10/17).

Darmin memastikan utang negara ini dipakai untuk kegiatan produktif, yakni membangun infrastruktur.

Pasalnya, infrastruktur diyakini Presiden Joko Widodo sebagai modal untuk bersaing dengan negara lain.

“Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif pada dasarnya ok, kecuali produktifnya tidak benar. Tapi ini benar. Namanya membangun sesuatu jangka panjang,” imbuhnya.

Ia masih menyinggung masalah subsidi BBM.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini berutang demi membiayai infrastruktur. Pemanfaatan utang 3 tahun terakhir tidak untuk sesuatu yang konsumtif.

Darmin menegaskan jika pemerintah konsumtif maka sampai saat ini masih berkutat soal subsidi BBM.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan