BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Soal Reklamasi Jakarta, Nelayan Banten Tolak Pasirnya Dikeruk

Polemik soal reklamasi teluk Jakarta masih terus bergulir. Pro dan kontra terus menyertai proyek pembangunan di teluk tersebut....

Kamis, 19 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Polemik soal reklamasi teluk Jakarta masih terus bergulir."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Polemik soal reklamasi teluk Jakarta masih terus bergulir. Pro dan kontra terus menyertai proyek pembangunan di teluk tersebut.

Tidak hanya warga Jakarta yang berpolemik, wilayah penyanggah seperti Banten pun melakukan penolakan. Pasalnya, penolakan tersebut dikarenakan pasir laut di pesisir Banten Utara dikeruk lagi untuk reklamasi teluk Jakarta tersebut.

Sekitar 300 nelayan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Banten Selamatkan Nelayan (GRBSN) menolak pasir laut di pesisir Banten Utara dikeruk.

Mereka berdemonstrasi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, dengan tuntutan pembatalan pencabutan moratorium reklamasi dan menolak perizinan pertambangan pasir laut di Banten dan seluruh perairan Indonesia.

“Efek domino dari berlanjutnya proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dilepaskan dengan penderitaan rakyat nelayan Banten,” ungkap Daddy Hartadi, Koordinator Lapangan GRBSN yang ditemui di sela-sela aksi, Rabu (18/10/2017).

Nelayan dari pesisir Utara Banten, seperti dari Kecamatan Tirtayasa, Tanata, Pontang dan Tangerang Raya mengaku kalau pengerukan pasir laut akan mematikan kehidupan para nelayan. 

Selain itu juga akan merusak biota laut di dalam perairan Banten seluas 11.134,22 KM2 dengan garis pantai sepanjang 509 km yang dikeruk oleh 10 perusahaan pengeruk pasir, di antaranya PT Jet Star, Koperasi Tirta Niaga Pantura, PT Banten Global Properti (BGP), hingga PT QPH.

“Hal ini diperparah dengan komentar bahwa Pemprov Banten tidak keberatan pasir lautnya dikeruk untuk reklamasi,” paparnya.

Di pihak lain, Hudaya Latuconsina, selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten memaparkan, izin pengerukan pasir laut di pesisir Banten Utara bisa keluar jika izin analisis dampak lingkungan (amdal) telah selesai.

“Sepanjang proses amdalnya benar, tidak masalah (pengerukan pasir). Izin (pengerukan pasir) tidak akan keluar jika amdalnya tidak keluar,” imbuh Hudaya.

Sedangkan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy mengatakan, hingga kini Pemprov Banten belum mengambil kebijakan apapun terkait kelanjutan penambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Jakarta.

“Pemprov (Banten) akan melakukan kajian soal itu (penambangan pasir laut). Kajian akan dilakukan secara komprehensif.

Yang jelas semua harus berbasis kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup,” tutupnya.

Tag:#reklamasi teluk jakarta#nelayan banten#pasir laut#pro kontra reklamasi#polemik reklamasi

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis