Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Digelar dalam Kasus Penyadapan

Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11).

Sidang ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat jenderal aktif Polri sebagai tersangka.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan sidang berjalan sesuai rencana. Ia menyebut proses etik ini sebagai langkah internal untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri," ujar Johnny.

Sidang digelar tertutup dengan pengawalan ketat di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, Divisi Propam belum mengungkap susunan Majelis KKEP yang akan mengadili Irjen Ahrie Sonta. Empat Jenderal Aktif Menyandang Status Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan hingga sidang etik digelar.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Jerat pasal ini menegaskan dugaan penyalahgunaan kewenangan intelijen dan teknologi informasi.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana penyadapan tersebut sebagai bentuk makar.

Pernyataan ini menaikkan bobot politik kasus dari sekadar pelanggaran etik menjadi ancaman terhadap keamanan negara. Krisis Kepercayaan di Tubuh Korps Bhayangkara

Kasus ini memperlihatkan lemahnya kontrol internal terhadap akses alat sadap. Dugaan penyadapan menyasar Presiden, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga media dan tokoh masyarakat.

Publik dan warganet menyoroti skandal ini sebagai ujian terbesar reformasi Polri. Tekanan agar sidang etik dan proses pidana berjalan transparan serta tidak tebang pilih terus menguat.

Banyak pihak menuntut pengungkapan susunan Majelis KKEP dan hasil putusan secara terbuka. Transparansi dinilai kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis.

Seperti yang dibahas dalam artikel Arief Hidayat: Penyadapan Presiden Prabowo Bisa Masuk Pidana Makar, ancaman pidana makar menambah lapisan risiko hukum bagi para tersangka.

Dampak pada Dunia Usaha dan Kepastian Hukum

Bagi dunia usaha, kasus ini meningkatkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan netralitas aparat. Perlindungan data dan komunikasi korporasi menjadi sorotan utama.

Investor asing maupun domestik berpotensi menunda keputusan ekspansi hingga reformasi internal Polri menunjukkan hasil konkret. Biaya kepatuhan dan pengamanan komunikasi perusahaan diperkirakan meningkat.

Ketidakpastian di tubuh aparat penegak hukum dapat memengaruhi persepsi risiko pasar modal dan arus investasi. Dampak langsungnya belum terkuantifikasi dalam data yang tersedia.

Kasus ini juga bersinggungan dengan isu pengawasan eksternal.

Artikel Komisi III DPR RI Pastikan Polri Di Bawah Presiden, Ini Penjelasannya menyoroti posisi institusional Polri yang kini diuji di hadapan publik.

Tiga Langkah Reformasi yang Dituntut Publik

BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan. Pertama, transparansi proses melalui publikasi susunan Majelis KKEP, jadwal, dan putusan sidang etik secara terbuka di kanal resmi Polri.

Kedua, reformasi tata kelola akses sadap. Penerapan mekanisme multi-otorisasi dan jejak audit digital pada setiap permintaan intersepsi perlu diawasi Kompolnas dan lembaga independen.

Ketiga, digitalisasi pengawasan internal. Sistem pelaporan pelanggaran terenkripsi dan dashboard integritas real-time di lingkungan Propam dapat mendeteksi dini penyalahgunaan wewenang.

Langkah ini sejalan dengan semangat penegakan hak dan akuntabilitas publik, seperti tercermin dalam Menaker Yassierli Kawal Pemenuhan Hak Rindy di Cikarang.

Pertanyaannya kini: apakah sidang etik ini akan menjadi titik balik reformasi Polri, atau justru menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap penegakan hukum? Ujian bagi Netralitas Aparat

Sidang etik Irjen Ahrie Sonta bukan sekadar perkara internal satu institusi. Kasus ini menyentuh lingkaran Istana dan berpotensi memicu instabilitas politik.

Masyarakat khawatir alat negara dapat disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan, bukan perlindungan warga. Kekhawatiran ini wajar mengingat posisi strategis para tersangka.

Putusan Majelis KKEP akan menjadi sinyal apakah Polri mampu mengoreksi diri secara jujur. Publik menunggu, bukan hanya hasil sidang, tetapi juga konsistensi penegakan etik tanpa tebang pilih.

[STRATEGI SOLUSI]

Transparansi adalah mata uang kepercayaan.

Bagi institusi maupun organisasi yang ingin membangun sistem pengawasan internal yang kredibel di era digital, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk mendiagnosa peluang, merekomendasikan tools dan sistem tata kelola, hingga menyusun roadmap eksekusi yang terukur.

Untuk tim yang ingin membangun sistem pelaporan dan audit trail berbasis teknologi, program Training NLP + Vibecoding + AI membekali peserta dengan praktik membangun otomasi dan produk digital dari ekosistem nyata.

Kepercayaan publik dibangun dari sistem yang transparan dan akuntabel. Mari mulai dari langkah konkret hari ini.