JAKARTA, Bernas.id ? Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja evaluasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian RI, Senin (16/10/17).
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan rapat bersama dini berupaya untuk menengahi rivalitas ketiga lembaga tersebut. Hal ini karena ada rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Saling mengeluarkan unek-unek dan cukup terbuka tapi juga konstruktif. Jadi semangatnya bukan saling menyalahkan,” ungkap Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/17).
Arsul menegaskan KPK tidak boleh memahami pembentukan Densus Tipikor untuk meniadakan keberadaan mereka dalam pemberantasan korupsi.
Menurutnya, kehadiran Densus Tipikor yang dibentuk Polri sama sekali bukan untuk menggantikan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.
Baca Juga Komisi III: Tak Perlu Khawatir Ada Densus Tipikor, KPK, dan Jaksa Agung
Densus Tipikor dibentuk untuk membantu meringankan kerja KPK. Pemberantasan korupsi membutuhkan banyak orang sehingga perlu ada pembagian tugas. Arsul mengharapkan kehadiran Densus Tipikor tidak menimbulkan persaingan negatif antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.
Pada rapat bersama di Komisi III, salah satu solusi yang dicapai adalah, jika ada personel lembaga penegak hukum tersangkut kasus korupsi, maka akan ditangani lebih dulu oleh lembaganya.
Sementara, KPK membantu melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Apabila penanganannya tak berjalan lancar, maka KPK yang mengambil alih kasus tersebut.