BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dicopot Oleh Pleno, Ini Respon Yorris

Rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar Rabu kemarin (11/10/2017) menyepakati Untuk mencopot Yorris Raweyai. Hal tersebut dilakukan dari proses revitalisasi...

Kamis, 12 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar Rabu kemarin (11/10/2017) menyepakati Untuk mencopot Yorris Raweyai."

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar Rabu kemarin (11/10/2017) menyepakati Untuk mencopot Yorris Raweyai. Hal tersebut dilakukan dari proses revitalisasi dan perombakan jajaran pengurus.

“Ketua umum dan pengurus menyepakati perlunya revitalisasi DPP Golkar,” ujar Sekjen Golkar Idrus Marham usai rapat di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Menanggapi hal itu, Yorris Raweyai berpendapat pergantian struktur kepengurusan sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Perombakan itu dilakukan demi penyegaran roda organisasi agar membawa dampak yang lebih baik. 

Ia dicopot dari jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar.

Nama Yorris diganti dengan Letjen (purn) Eko Wiratmoko dalam komposisi baru kepengurusan Partai Golkar.

Meski demikian, Yorris berharap pergeseran dirinya itu didasari pertimbangan yang objektif. 

“Jangan jadikan setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan,” sesalnya, saat dikonfirmasi wartawan.

Jika mengacu kepada AD/ART Golkar, maka proses perombakan ini harus terlebih dahulu melalui mekanisme Rapat Harian Terbatas. Baru kemudian disimpulkan rekomendasinya di pleno. 

“Kalau saya bilang ini, nanti dibilang pembelaan tidak objektif, silakan saja tanya Ketua Harian (Nurdin Halid), apakah sudah sesuai,” pintanya.

Lazimnya, lanjut Yorris, penyegaran dan revilatisasi partai memiliki parameter. Setidaknya ada tiga indikator yang bisa menjadi alasan partai merombak susunan kepengurusan. 

“Di antaranya, terhadap kader yang sudah pindah atau keluar dari Golkar, kemudian tentang kader yang sudah memiliki status hukum tetap (inkrah) di pengadilan, dan yang terakhir kader yang selama ini tidak aktif,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan