JAKARTA, Bernas.id – Rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar Rabu kemarin (11/10/2017) menyepakati Untuk mencopot Yorris Raweyai. Hal tersebut dilakukan dari proses revitalisasi dan perombakan jajaran pengurus.
“Ketua umum dan pengurus menyepakati perlunya revitalisasi DPP Golkar,” ujar Sekjen Golkar Idrus Marham usai rapat di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Menanggapi hal itu, Yorris Raweyai berpendapat pergantian struktur kepengurusan sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Perombakan itu dilakukan demi penyegaran roda organisasi agar membawa dampak yang lebih baik.
Ia dicopot dari jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar.
Nama Yorris diganti dengan Letjen (purn) Eko Wiratmoko dalam komposisi baru kepengurusan Partai Golkar.
Meski demikian, Yorris berharap pergeseran dirinya itu didasari pertimbangan yang objektif.
“Jangan jadikan setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan,” sesalnya, saat dikonfirmasi wartawan.
Jika mengacu kepada AD/ART Golkar, maka proses perombakan ini harus terlebih dahulu melalui mekanisme Rapat Harian Terbatas. Baru kemudian disimpulkan rekomendasinya di pleno.
“Kalau saya bilang ini, nanti dibilang pembelaan tidak objektif, silakan saja tanya Ketua Harian (Nurdin Halid), apakah sudah sesuai,” pintanya.
Lazimnya, lanjut Yorris, penyegaran dan revilatisasi partai memiliki parameter. Setidaknya ada tiga indikator yang bisa menjadi alasan partai merombak susunan kepengurusan.
“Di antaranya, terhadap kader yang sudah pindah atau keluar dari Golkar, kemudian tentang kader yang sudah memiliki status hukum tetap (inkrah) di pengadilan, dan yang terakhir kader yang selama ini tidak aktif,” pungkasnya.