BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Butuh Rp 4.700 Triliun Bangun Infrastruktur, Ini Kendalanya

Pembangunan infrastruktur terus dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dana yang dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur hingga ke daerah-daerah i...

Rabu, 20 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pembangunan infrastruktur terus dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo."

🗓️ Dipublikasikan pada 19 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Pembangunan infrastruktur terus dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dana yang dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur hingga ke daerah-daerah itu mencapai ribuan triliun.

Pemerintah tak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan pendanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun.

“Kalau kita lihat total kebutuhan infrastruktur 2015 -2019 di RPJMN itu Rp 4.700 triliun,” ungkap Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkeu dalam diskusi pembangunan infrastruktur di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9/17).

Menurutnya, APBN hanya bisa memberikan sekitar 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941triliun.

Peran swasta pun dinantikan pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Jadi akan ada kebutuhan yang terpenuhi dari sektor pemerintah maupun BUMN. Ini juga kesempatan swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok-pelosok demi mewujudkan konektivitas. Lebih lanjut, Hadiyanto menyampaikan ada tantangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menyebabkan pemanfaatan dana APBN kurang kredibel.

“Selain itu proses pengadaan yang berlarut-larut juga mengakibatkan pembengkakan biaya,” tuturnya.

Perencanaan pembangunan yang kurang matang, lanjutnya, mengakibatkan sasaran pembangunan menjadi kurang tepat.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan