JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menyebut berlebihan jika Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir pada revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.
“Itu berlebihan,” ujar Desmond singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/17).
Baca Ini Catatan Penting Pansus KPK Usai Pertemuan Dengan Dirdik KPK
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus terlebih dahulu diselesaikan agar terukur.
“Kalau mau (revisi UU KPK), perlu bicara dulu soal penyelesaian KUHP. UU KPK, UU Kepolisian, UU Kejakasaaan. Itu harus selesai dulu di UU Hukum acaranya.
Kalau tidak akan mutar-mutar,” ungkapnya.
Menurutnya, revisi UU KPK memang sesuatu yang biasa dan tak terhindarkan tetapi kebutuhan akan prioritas tindak pidana korupsi harus terukur. Lebih lanjut, Komisi III juga merancang sebuah seminar soal tindak pidana korupsi untuk melihat posisi kelembagaan di bidang penegakan hukum serta mendalami apa yang harus dilakukan jika mau merevisi tiga UU tersebut.
Desmond memprediksi apabila revisi UU KPK tetap dilakukan maka tidak akan bisa terlaksana dalam waktu dekat ini.
“Bicara revisi UU KPK, acuannya adalah KUHAP. KUHAP tidak akan selesai di periode ini, ini di periode mendatang.
Ini juga tergantung politik hukum pemerintah ke depan,” katanya.
Baca Lapor ke KPK, di Mana Kuda Jokowi Akan Ditaruh?