BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Jika Pansus Angket Berujung Revisi UU KPK, Ini Komentar Anggota DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menyebut berlebihan jika Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir pada revisi Undang-...

Selasa, 5 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 4 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa menyebut berlebihan jika Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir pada revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Itu berlebihan,” ujar Desmond singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/17).

Baca Ini Catatan Penting Pansus KPK Usai Pertemuan Dengan Dirdik KPK

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus terlebih dahulu diselesaikan agar terukur.

“Kalau mau (revisi UU KPK), perlu bicara dulu soal penyelesaian KUHP. UU KPK, UU Kepolisian, UU Kejakasaaan. Itu harus selesai dulu di UU Hukum acaranya.

Kalau tidak akan mutar-mutar,” ungkapnya.

Menurutnya, revisi UU KPK memang sesuatu yang biasa dan tak terhindarkan tetapi kebutuhan akan prioritas tindak pidana korupsi harus terukur. Lebih lanjut, Komisi III juga merancang sebuah seminar soal tindak pidana korupsi untuk melihat posisi kelembagaan di bidang penegakan hukum serta mendalami apa yang harus dilakukan jika mau merevisi tiga UU tersebut.

Desmond memprediksi apabila revisi UU KPK tetap dilakukan maka tidak akan bisa terlaksana dalam waktu dekat ini.

“Bicara revisi UU KPK, acuannya adalah KUHAP. KUHAP tidak akan selesai di periode ini, ini di periode mendatang.

Ini juga tergantung politik hukum pemerintah ke depan,” katanya.

Baca Lapor ke KPK, di Mana Kuda Jokowi Akan Ditaruh?

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan