BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Hampir Tertipu First Travel, Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Ganti Rugi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui pernah memakai jasa biro perjalanan umrah First Travel yang kini tengah mengalami masalah. Diakui Mahfu...

Selasa, 22 Agustus 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui pernah memakai jasa biro perjalanan umrah First Travel yang kini tengah mengalami masalah."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Agustus 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui pernah memakai jasa biro perjalanan umrah First Travel yang kini tengah mengalami masalah. Diakui Mahfud, ia hampir menjadi korban penipuan First Travel.

Ia pernah membawa  ratusan jemaah umrah lewat First Travel pada tahun 2011. Sayangnya, setelah ketiga kalinya menggunakan jasa First Travel dirasa ada yang tidak beres dan memutuskan mencari agen lain.

Soal mencuatnya kasus penipuan oleh First Travel, Mahfud mengungkapkan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian calon jemaah umrah First Travel.

Kewajiban itu, lanjutnya, sepenuhnya menjadi beban First Travel.

“Saya kira kalo ditanggung pemerintah tidak benar juga. Itu kan keperdataan, negara tidak berkewajiban. Kewajiban hukumnya tetap kepada yang menipu itu. kewajiban bagi negara tidak ada,” ungkapnya, Senin (21/8/17).

Baca Juga 820 Korban First Travel Mengadu, Ini Hasil Penelusuran PPATK

Ia menekankan kewajiban pemerintah hanya sebatas mengupayakan uang jemaah bisa dikembalikan oleh First Travel lewat jalur hukum.

Memang tidak menutup kemungkinan negara bisa membantu kerugian para calon jemaah First Travel.

“Pemerintah harus mengusahakan agar uang itu kembali. Gitu aja, diburu di mana pun dan dikembalikan ke masyarakat. Kalau yang menipu itu tidak cukup ya makanya dihukum dia,” paparnya.

“Negara tidak harus bergantung, kecuali negara berbaik hati, tapi kewajiban bagi negara tidak ada,? lanjut Mahfud.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan