JAKARTA, Bernas.id ? Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi tentang sekolah delapan jam.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menerima banyak kritikan terkait kebijakan sekolah itu.
“Presiden mendengar soal kritik dan masukan. Karena itu kan langsung direspons dengan Perpres itu sebenarnya,” ungkap Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/8/17).
Baca Juga Jokowi: 5 Hari Sekolah Bukan Keharusan
Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang memuat kebijakan kontroversial itu. Jika Perpres sudah terbit maka Permendikbud tersebut tidak berlaku lagi.
Johan mengungkapkan kebijakan Presiden Jokowi itu erat kaitannya dengan dialektika antara Kementerian Agama dan Kemendikbud.
Jika nantinya ada lembaga pendidikan yang tidak menerapkan sekolah delapan jam dalam lima hari sepekan, maka itu tidak akan dipermasalahkan.
Kalangan pondok pesantren sebelumnya telah memprotes kebijakan sekolah delapan jam setiap hari.
Meski Perpres akan terbit, Perpres juga masih membutuhkan waktu untuk pembahasan antara Mendikbud, Mensesneg, dan Menag.
“Perpres itu kan nggak bisa sehari-dua hari, dikaji mendalam. Kalau penjelasan Presiden, bikin Perpres itu kan nggak sehari-dua hari, jadi perlu waktu,” kata Johan.