BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menteri LHK: Mendadak Dipanggil Presiden, Ini Evaluasinya

JAKARTA HarianBernas com Presiden Joko Widodo mendadak mengumpulkan para menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri...

Kamis, 27 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo mendadak mengumpulkan para menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kamis (27/7/17) siang.

Pertemuan Presiden bersama jajarannya pun tidak ada dalam jadwal resmi yang disebarkan ke awak media. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengaku dipanggil secara mendadak.

“Belum tahu saya mau ngapain ini. Mendadak.

Belum tahu ada apa,” kata Siti saat memasuki area istana.

Baca Juga Jokowi Tegur Menteri Soal Penerbitan Permen, Hati-hati Kalau Menghambat

Usai pertemuan, Siti menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan evaluasi secara umum kementerian di bidang ekonomi dan kemaritiman.

“Soal survei ekonomi, soal catatan World Bank, hasil survei Nielsen,” ungkapnya.

Ia menjelaskan hasil berbagai survei yang dipaparkan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah relatif baik. Namun, ada beberapa catatan yang disampaikan Presiden. Selain itu, menurut Siti, Presiden juga menyoroti soal kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh setiap kementerian.

Peraturan yang dikeluarkan harus berdampak pada perbaikan ekonomi.

“Semua menteri tadi diminta waspada dan hati hati dalam hal kualitas regulasi, baik secara formil atau materil,” tambahnya.

Baca Juga Investasi dan Ekspor Jadi Kunci, Ini Peringatan Tegas Jokowi kepada Pemda

Tag:#menteri lhk#joko widodo#panggilan mendadak#evaluasi menteri#kabinet indonesia

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan