BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dianggap Melanggar, PNS yang Terlibat HTI akan Diberi Sanksi

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asma Abnur menyampaikan para pegawai negeri sipil yang tergabung dalam organisasi Hizbu...

Senin, 24 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asma Abnur menyampaikan para pegawai negeri sipil yang tergabung dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan diberi sanksi.

Pihaknya mengaku saat ini tengah mengkaji aturan yang memungkinkan PNS diberi sanksi jika bergabung dengan ormas yang dilarang oleh pemerintah.

“Yang jelas pasti melanggar. Cuma pasal berapa, lagi saya suruh cari sama staf saya,” ucap Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/17).

“Biar jelas nanti bahwa berdasarkan PP nomor sekian, UU ini, bahwa ini dilarang. Jadi sanksinya apa, jadi kita bicaranya berdasarkan legalitas saja,” imbuh Asman.

Ia mengakui ada PNS yang menjadi anggota HTI.

Namun, ia masih menunggu laporan formal dari setiap institusi terkait.

Misalnya, terkait ada beberapa dosen yang diduga menyebarkan ajaran HTI, Kemenpan-RB masih menunggu laporan dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Senada dengan Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan PNS yang tergabung dalam struktur organisasi HTI harus segera mengundurkan diri.

“Kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur (dari PNS). Karena dia berarti sudah kader kan,” ujar Tjahjo di Istana Negara, Senin (24/7/17).

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan