JAKARTA, HarianBernas.com – Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/7/17).
Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Krist Ibnu T Wahyudi selaku kuasa hukum pemohon menyampaikan permohonan diajukan atas nama pribadi, yakni Habiburrokhman. Permohonan pihaknya akan diajukan pukul 11.15 WIB di gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Statemen lengkap jam 11.00 WIB (di MK) ya,” ungkap Krist.
Bagi pemohon, ujar Krist Ibnu, UU Pemilu tersebut inkonstitusional. Namun Krist Ibnu tak menjelaskan terkait pasal mana saja yang bertentangan dengan UUD 1945.
” UU pemilu tersebut Bertentangan dengan pasal 4, pasal 6A, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 UUD 45,” ujarnya.
Di lain pihak Fajar Laksono selaku Juru Bicara MK mengatakan bahwa permohonan uji materi yang dapat diproses di MK adalah permohonan yang objek atau peraturannya sudah dinyatakan sah, baik secara materiil maupun formal.
UU Pemilu memang sudah disahkan DPR RI pada Jumat (21/7/17) lalu. Namun, belum bisa dikatakan sah secara formal karena UU Pemilu harus ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Pihak MK akan tetap menerima gugatan tersebut tapi belum bisa diproses. Hal ini masih menunggu UU Pemilu disahkan oleh Presiden.