HarianBernas.com ? Banyak pihak yang menuding diktator, zalim, otoriter, bahkan lebih kejam dari pada pemerintahan Orde Baru, pada pemerintah. Pihak-pihak ini adalah mereka yang tidak setuju dengan diterbitkannya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dengan santai Wiranto, Menko Polhukam, menanggapi hal tersebut.
Namun, dirinya heran dengan sikap pemerintah yang membuka peluang bagi mereka yang menolak perppu untuk maju ke jalur hukum.
“Maka sungguh sangat heran pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam ngomongnya sewenang-wenang, diktator. Diktator bagaimana coba,” ujar Wiranto di Jakarta, pada Senin (17/7) kemarin.
Ia menegasskan, bahwa diterbitkannya perppu ini bukan dikarenakan adanya kepentingan dari pemerintah.
Namun, karena kepentingan bangsa Indonesia dengan menjaga ideologi yang terancam diganti oleh ormas-ormas tertentu.
“Apa kita rela dan tega negeri kita terancam oleh suatu gerakan-gerakan yang masif?” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perppu ormas bukan untuk menyudutkan ormas Islam seperti yang telah beredar isunya.
“Pak Jokowi Islam, Pak JK Islam, saya Islam, masak menyudutkan Islam? Tapi (tujuan Perppu) mengamankan kondisi pemerintah dan negara yang mayoritas Islam,” katanya dengan tegas.
Wiranto sendiri heran jika ada yang mengatakan ini lebih kejam dari masa Orde Baru. Segala permasalahan bisa diselesaian dengan cukup mudah saat masa orde baru.
Namun, sekarang ini pemerintah sangat demokratis. Tentu saja kebijakan yang diambil pada masa orde baru dulu dengan sekarang berbeda.
“Jangan teriak-teriak ini pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan ada di sana (Orde Baru).
Saya tahu ujungnya Orde Baru kan saya ada di sana. Kalau dengan cara dulu lebih gampang. Ini (sekarang) sangat demokratis,” paparnya.
Bagi pihak yang menolak Perppu ormas ini, Wiranto minta untuk menempuhnya lewat jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.
Perppu sendiri harus mendapatkan persetujuan DPR guna memberikan pembuktian kalau pemerintah serius dalam menerbitkan Perppu.
“Kalau tidak setuju datang ke kantor saya bicarakan. Kalau enggak setuju berikan jalan keluar. Jangan teriak-teriak.
Ini pemerintah seperti Orde Baru,” lanjutnya.