BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Yang Tidak Setuju Perppu Ormas, Presiden Persilakan Maju ke Jalur Hukum

Bagi pihak yang tidak setuju dengan PERPPU tentang ormas dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum....

Senin, 17 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

HarianBernas.com ? Berbagai pendapat yang muncul di kalangan publik terkait Perppu Ormas. Bagi pihak yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubah­an atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

?Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum.

Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,? kata Jokowi di Jakarta Selatan, kemarin.

Pemerintah memberikan kebebasan untuk masyarakat agar bisa berkumpul dan berserikat.

Namun, bukan menjadi kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

?Apakah akan kita biarkan? Saya sam­paikan, tidak. Tidak boleh kita biar­kan, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin me­rongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini.

Tidak,? lanjutnya.

Inilah yang membuat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas.

?Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Nega­ra harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang itu adalah fungsi negara,? kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan