HarianBernas.com ? Berbagai pendapat yang muncul di kalangan publik terkait Perppu Ormas. Bagi pihak yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
?Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum.
Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,? kata Jokowi di Jakarta Selatan, kemarin.
Pemerintah memberikan kebebasan untuk masyarakat agar bisa berkumpul dan berserikat.
Namun, bukan menjadi kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
?Apakah akan kita biarkan? Saya sampaikan, tidak. Tidak boleh kita biarkan, mereka yang terang-terangan ingin mengganti Pancasila, ingin merongrong NKRI, meruntuhkan demokrasi negara ini.
Tidak,? lanjutnya.
Inilah yang membuat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas.
?Kita tidak akan membiarkan baik itu ormas atau individu yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Negara harus berani mengendalikan dan mengontrol karena memang itu adalah fungsi negara,? kata orang nomor satu di Indonesia itu.