JAKARTA, HarianBernas.com ? Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejumlah ormas mendatangi Komnas HAM. Kedatangan mereka utnuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017.
“Kami akan mengadukan ke Komnas HAM atas adanya dugaan pelanggaran HAM disebabkan terbitnya Perppu dimaksud. Sekaligus hendak mengadukan adanya tindakan kesewenang-wenangan aparat dalam melarang acara dan kegiatan HTI,” kata anggota DPP HTI Irwan Syaifulloh, Senin (17/7/17).
Irwan mengungkapkan usai mengadu ke Komnas HAM, HTI akan menggugat Perppu pengganti UU No 17 Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi.
“Kita hari ini agendanya ada dua.
Pertama ke Komnas HAM, dari sana baru kita akan ke MK,” tutur Irwan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Perppu tentang Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan penerbitan Perppu tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat secara signifikan. Perppu yang diterbitkan hanya untuk mengatasi ormas yang bermasalah.
Dalam hal ini ormas yang tidak taat pada Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia.