HarianBernas.com ? Perppu Ormas yang baru diterbitkan bulan ini, rencananya akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait judical review ini, Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), tidak mempermasalahkannya.
“Silakan saja, tapi kami NU bersama 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah sepakat mendukung keluarnya Perppu,” papar Said di Jakarta Selatan, pada Minggu (16/7) kemarin.
Dijelaskan pula, HTI dinilai menyeleweng karena tidak mendasari Pancasila. HTI sendiri lebih memberikan target adanya khilafah di Indonesia.
Sampai saat ini, ada 21 negara yang menolak kehadiran Hizbut Tahrir.
“Mereka menginginkan adanya khilafah di Malaysia, Filipina, Indonesia bahkan Asean hingga 2022. Padahal semua melarang seperti Bangladesh dan Pakistan,” lanjutnya.
Beberapa waktu lalu, lewat Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum HTI, pihaknya akan menguji materi perppu ormas ke MK.
“Hari Senin (17 Juli 2017) nanti (ke MK). Ya kita maju dengan pembelanya Profesor Yusril,” kata Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pihak HTI yakin bahwa perlawanan yang dilakukan dengan uji materi Perppu Ormas sudah sah sesuai dengan hukum yang ada.
“HTI memberikan kuasa kepada saya untuk memberikan perlawanan atas terbitnya Perppu ini.
Perlawanan yang dilakukan sah dan konstitusional kami akan melawan melalui pengadilan,” ujar Yusril.