YOGYAKARTA, HarianBernas.com – Perebutan kepentingan antara taksi konvensional dan taksi online di Yogyakarta tak kunjung usai. Kedua ?kubu? saling mendesakkan kepentingannya. Sementara pemerintah terkesan lamban menyelesaikan persoalan tersebut.
Jika tidak segera ada solusi yang saling menguntungkan, dikhawatirkan perselisihan kedua ?kubu? akan makin meruncing.
Suasana emosional itu diperlihatkan para supir taksi Komunitas Pengemudi Taksi Argometer Yogyakarta (Kopetayo) saat ?menduduki? Kantor Dinas Perhubungan DIY di kawasan Babarsari, Rabu (12/7) lalu. Mereka mendesak Pemda DIY menerapkan sanksi dan menindak supir taksi online yang belum mengikuti peraturan.
Sambil mengusung sebuah keranda dan memajang sejumlah spanduk bernada protes, mereka menggelar pembacaan tahlil untuk kawan mereka, Norman Aji, yang meninggal setelah menggelar aksi beberapa waktu lalu.
Dalam aksinya kali ini, mereka masih mempertanyakan ketegasan pemerintah terkait penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 32/2017. Mereka menganggap pemerintah tidak adil dalam menerapkan regulasi tersebut.
?Mau sampai kapan kami harus dianggap ilegal dan dilarang beroperasi sebelum melengkapi persyaratan,? kata Sutiman, Ketua Kopetayo.
Menurut Sutiman, pihaknya kembali melakukan aksi demo karena melihat belum adanya tindakan tegas Pemda menertibkan taksi online. Padahal berdasarkan revisi Permenhub soal angkutan sewa khusus, menyatakan bahwa angkutan sewa khusus (taksi online) wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan seperti mengikuti uji KIR dan berbadan hukum serta memiliki stiker tanda khusus.
?Dulu mereka janji 1 Juli akan ditindak.
Tapi sampai sekarang tidak ada tindakannya sama sekali. Daerah lain kayak di Solo saja pemerintahnya sudah bertindak. Pemerintah Jogja ada apa?,? kata Sutiman.
Menurut pengamatan Sutiman, hingga kini driver taksi online masih bebas mengambil penumpang.
Padahal belum ada satupun dari mereka yang mengikuti peraturan seperti mengikuti uji KIR, menempelkan stiker dan tak mengganti pelat nomer kendaraan.
?Kuota kendaraan sewa khusus (taksi online) saja bahkan sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemda. Kami minta Dishub dan Ditlantas bertindak,? ujarnya.
Pihaknya mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak dan melapor ke pemerintah pusat jika Pemda tak segera menindak taksi online. Selain itu dirinya tak bisa mencegah potensi bentrokan antara driver taksi argometer dengan taksi online.
Semakin siang, aksi ini semakin panas.
Para driver meneriakkan beragam tuntan sembari membentangkan spanduk dan poster.
Sejumlah poster itu diantaranya bertuliskan ?Wong Ngelih Ora Wedi Mati!!?, ?Pergub no 32/2017 Hanya sampah!!!?, ?Ora nindak nompo piro?.? Mereka juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Siang hari, pihak Dishub pun mengadakan dialog dengan beberapa perwakilan supir taksi. Kepala PLAAJ Dinas Perhubungan DIY, Erwin Istiawan, mengatakan pihaknya sudah melakukan penertiban sebelum Juli 2017.
Namun penertiban tersebut berupa sosialisasi kepada driver dan pengelola taksi online untuk segera melengkapi dan mengikuti peraturan.
Aksi tersebut berakhir setelah pihak dinas perhubungan bersedia menindak para taksi online yang beroperasi sebelum mereka memiliki ijin resmi. “Penertiban tersebut akan mulai diberlakukan pada Jumat ,” kata Erwin saat itu.
Ancaman untuk menggelar razia itu terealisasi. Dishub DIY bersama Satuan Lalu-Lintas Polda DIY menggelar razia taksi online di kawasan Jalan Malioboro, Jumat (14/7). Selama satu setengah jam mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB, petugas gabungan menemukan tiga pengemudi online yang langsung ditilang lantaran belum mengantongi perijinan.
Erwin Istiawan, Kepala Kantor Pengendalian Lalu-Lintas Angkutan Jalan Dishub DIY menginformasikan selama 1,5 jam menggelar razia, ada 90 kendaraan yang diperiksa di halaman kantor DPRD DIY.
Ada Sembilan pelanggar ringan yang ditilang berdasarkan Undang-Undang Lalu-Lintas nomor 22 tahun 2009.
“Dari 9 yang kami lakukan penilangan, yang nyata-nyata online ada 3 pengemudi, lainnya ranah SIM/STNK yang ditangani kepolisian. Pelanggaran yang 3 tadi belum dilengkapi perijinan penyelenggaraan angkutan kendaraan bermotor umum,” terangnya.
Tiga pengemudi taksi online tersebut kemudian mendapatkan tilang dari Dishub meski kemudian dibolehkan pergi sembari menanti persidangan. “Sanksinya pelanggaran ringan dan pengadilan yang memutuskan, pakai UU LLAJ,” tegasnya.
Erwin sendiri mengakui sampai saat ini belum ada pihak pengemudi online yang berusaha mengajukan perijinan. “Sampai hari ini di Yogyakarta masih belum mengajukan tapi mereka masih berproses melengkapi persyaratan, tapi memang banyak yang mencoba beroperasi dan melengkapi,” ujarnya.
Salah satu pengemudi online yang ditilang, Iswanto (49), mengaku kecewa dengan operasi yang dilakukan Dishub. Menurut dia, seharusnya sebelum memutuskan melakukan razia, petugas mendatangi kantor penyedia jasa layanan dan menyampaikan peraturan pada perusahaan bukan driver pribadi.
“Kita harusnya dikumpulkan di kantor dan di sana disosialisasikan, kalau belum punya ijin tak boleh keluar.
Kan lebih enak. Kita juga tidak usah keluar. Kalau tahu-tahu ditilang seperti ini kan yang dirugikan drivernya,” keluh driver asal Bantul ini.
Aksi razia itu kemudian berbuntut.
Perwakilan Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) kemudian mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) DIY untuk menanyakan aturan taksi online. Padahal para sopir taksi online merasa belum mendapat sosialisasi.
“Sampai saat ini kami belum tahu mekanisme untuk melengkapi persyaratannya seperti apa. Sampai sekarang, kami juga belum dapat sosialisasi dari Dishub DIY,” kata Yasir Arafat, Sekjen PPOJ, dalam pertemuan di kantor Dishub DIY, Jumat (14/7).
Menurut Yasir, bila sudah jelas aturannya, semua anggota PPOJ pasti akan taat pada aturan yang berlaku. “Makanya, kami datang ke sini untuk meminta klarifikasi dan kejelasannya,” ujarnya.
Yasir mengeluhkan hubungan taksi online dengan taksi konvensional di Yogyakarta saat ini semakin meruncing.
Suasana seperti ini akan sangat merugikan, terutama para pelaku penyedia jasa angkutan sewa khusus macam taksi online di Yogyakarta. “Sekarang suasananya tidak kondusif, (konfliknya) malah meruncing,” ujarnya.
Humas PPOJ, Daniel Victor, menambahkan pihaknya mempermasalahkan adanya jumlah taksi konvensional yang beralih ke aplikasi online. Selain itu, Dishub juga belum pernah melakukan sosialisasi. “Padahal taksi konvensional sudah mulai gabung ke online. Kenapa tidak ditindak sama rata, ditindak semua,” kata Daniel.
Menanggapi keluhan ini, Kasi Angkutan Barang Sewa dan Kereta Api Dishub DIY, Sigit Budi, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke vendor. “Kami sudah melakukan sosialisasi, sekarang juga ada beberapa taksi online yang sedang berproses melengkapi izin,” ujarnya.
Taat Aturan
Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan taksi online di wilayahnya harus taat aturan.
Pengurusan izin menjadi tanggung jawab perusahaan taksi online.
“Yang ngurus izin (yaitu) perusahaan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggara angkutan. Aturan ini bukan untuk driver, tetapi untuk perusahaan berbadan hukum yang menyelenggarakan,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat(14/7).
Taksi online yang melanggar, kata Gatot, akan ditilang sebagai salah satu bentuk untuk mengingatkan agar mengikuti aturan. “Penilangan ini cuma untuk mengingatkan kalau masih ada aturan yang belum ditaati,” kata Gatot.
Menurut Gatot, sosialisasi ke perusahaan terkait peraturan operasi taksi online di DIY sudah dilakukan. Pihaknya telah mengundang perusahaan transportasi online dalam proses pembuatan Pergub Taksi Online.
“Saya hanya menegakkan aturan yang ada.
Kalau bilang belum tahu, ini sudah sejak 6 bulan lalu. Sekarang tinggal mau ikutin atau nggak,” katanya.
Gatot menambahkan, PPOJ tidak harus membentuk koperasi. “PPOJ itu kan paguyuban sopir. Jadi buat apa?
Yang penting ya operatornya,” kata Gatot
Mengenai tarif, Gatot Saptadi menjelaskan Kementrian Perhubungan telah menyampaikan keputusan bahwa untuk wailayah Jawa, termasuk DIY, tarif bawah ?ditetapkan Rp3.500 dan tarif atas Rp6.000.
“Nah sekarang kita akan tawarkan lagi kepada pihak taksi berargo dengan ring Rp3.500 itu bagaimana. Kalau nggak mau, artinya disepakati Rp4.000 juga nggak masalah, karena batas bawahnya adalah Rp3.500,” ujarnya.
Gatot mengakui persoalan tarif menjadi salah satu penyebab kerapnya terjadi pertikaian antara sopir taksi argometer dan taksi online ketika berada di lapangan. Dengan ditetapkan nominal tarif yang sama, diharapkan kedua pihak bisa bersama memberikan layanan transportasi melalui persaingan yang sehat.? (jay/age

