JAKARTA, HarianBernas.com ? Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mempertanyakan siapa pihak yang menyarankan Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat,” ungkap Zulkifli usai menghadiri acara halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/17).
Menurutnya, Perppu tentang Ormas itu justru berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Tanggung jawab Perppu 2/2017 itu ada pada Presiden Joko Widodo.
Ia berpendapat seharusnya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah seharusnya diminimalisasi dan Presiden Joko Widodo perlu menjaga wibawanya.
Ini berbeda jika ada revisi undang-undang.
Sebab, undang-undang dibahas oleh DPR bersama pemerintah.
Jika menimbulkan pro-kontra, maka DPR yang akan dikritik.
“Kalau perppu (ada) pro-kontra, Presiden yang kena. Yang enggak disukai Presiden jadinya,” tegas Zulkifli.
Namun, Zulkfli Hasan enggan mengomentarinya lebih jauh tentang Perppu Ormas karena dirinya mengaku belum membaca lengkap.