JAKARTA, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat pada Senin (10/7/17).
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo pun tak informasi tersebut. Johan menyampaikan selengkapnya soal Perppu Pembubaran Ormas itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto.
“Besok akan disampaikan langsung oleh Pak Menkopolhuman di Istana,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Presiden, Selasa (11/7/17).
Perppu Pembubaran Ormas ini dibuat sebagai salah satu cara pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Salah satu ormas yang dibubarkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sebelumnya, pemerintah akan menggunakan jalur pengadilan untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, jalur pengadilan dinilai terlalu panjang dan membutuhkan waktu lama.
Di lain pihak, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memprediksi Perppu tentang pembubaran ormas akan ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR RI. Menurutnya, fraksi parpol di DPR tidak mungkin berhadapan dengan ormas yang menjadi basis pendukung partai.
“Kalau melibatkan DPR pasti dia akan ditolak,” ungkap Fahri, Selasa (11/7/17).
Meski DPR didominasi parpol pendukung pemerintah, Fahri memperkirakan mayoritas fraksi akan menolak Perppu yang diteken Presiden Jokowi.
“DPR sulit lah membiarkan kelompok sosial dibubarkan secara sepihak,” imbuhnya.
Fahri Hamzah pun menyarankan agar pemerintah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
UU Ormas mengatur bahwa pemerintah harus menempuh pengadilan apabila ingin membubarkan ormas. Ia menduga langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu karena khawatir kalah di pengadilan.
