YOGYAKARTA, HarianBernas.com — Dukungan terus mengalir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket di DPR RI. Kali ini, datang dari ratusan civitas akademi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang menyatakan sikap menolak pansus hak angket KPK.
Dalam waktu dekat akan disusul puluhan perguruan tinggi di tanah air, menyatakan hal yang sama. Ratusan dosen UGM menyatakan dukungan menolak hak angket KPK, karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.
Pernyataan itu disampaikan oleh para dosen UGM yang juga diikuti Rektor Kampus itu, Panut Mulyono di Balairung, UGM, Senin (10/7).
Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap para akademisi UGM tersebut diantaranya fungsi pengabdian masyarakat yang harus dimiliki sebuah perguruan tinggi.
Para guru besar dan dosen menolak pansus angket KPK karena mereka menilai kegiatan dan tujuan pansus angket KPK cenderung untuk melemahkan kegiatan anti korupsi dan lembaga KPK. Prof Drs Koentjoro BSc dari Psikologi UGM menyatakan, saat ini arah pansus hak angket KPK cenderung tidak fokus. Menurut dia, pada awalnya pansus ingin menyorot pentingnya kontrol penyidikan, namun bergeser hingga ke BPK dan bahkan kasus yang telah diputus.
“Kami lihat ada pelemahan KPK yang dilakulan oleh pansus.
Karena kami lihat ketika berbicara pemberantasan korupsi, mereka gak tahu sasarannya. Arah sasaran penembakannya ke KPK,” katanya.
Contoh nyata ketidakberpihakan DPR pada KPK, menurut Koentjoro ada saat anggota pansus KPK mengunjungi para koruptor ke Lapas Sukamiskin, Bandung pekan lalu.
“Anggota pansus angket awalnya ingin menyuarakan pentingnya kontrol penyidikan kemudian bergeser menemui BPK untuk fakta lain, minta anggota KPK diganti dan bahkan menemui koruptor di Sukamiskin.
Ini tidak jelas arah pemberantasannya. Loh kok yang sudah inkrah (koruptor) diganggu-ganggu lagi,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Hukum, Prof Sigit Riyanto mengatakan proses yang terjadi di internal DPR dan fakta-fakta kegiatan pansus di lapangan jelas menunjukkan upaya pelemahan KPK dan ketidakberpihakan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi.
Merekaa melakukan intervensi proses hukum yang sedang berjalan diperadilan di KPK dan menemui terpidana kriminal korupsi. Tindakan itu simbol DPR mendukung perilaku korupsi,”papar Sigit.
Atas dasar tersebut para akademisi akan menggelar aksi deklarasi gerakan UGM Berintegritas pada 17 Juli 2017 mendatang.
Gerakan ini adalah bukti nyata upaya para akademisi UGM membela gerakan antikorupsi. Sigit melanjutkan, UGM saat ini tengah menyiapkan tiga kegiatan utama terkait pernyataan sikap penolakan hak angket KPK. Pertama, menggalang dukungan dari para dosen UGM untuk penolakan Pansus Angket KPK.
Hingga saat ini sudah ada sekitar 400-an suara yang terdata untuk dukungan penolakan tersebut. ?Kita targetkan ada 1.000 dosen yang akan menandatangani pernyataan sikap ini dan akan disampaikan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2017 bersamaan dengan deklarasi gerakan UGM berintegritas,? papar Sigit.
Prof Dr Muhadjir Muhammad Darwin MPA salah satu guru besar UGM mengatakan dengan ikut menyatakan sikap terkait pansus KPK pihaknya melakukan pengabdian masyarakat yakni melindungi kepentingan rakyat dari praktek korupsi.
“Kami harus merespon kasus pemboncengan hak angket ini dan mengawal agar tak ada penyalahgunaan yang dilakukan pansus dari DPR,” tegasnya.
Sementara, Prof Dr Wahyudi Kumototomo dari Fisipol UGM menambahkan pihaknya memastikan dukungan pada lembaga yang memberantas kasus korupsi tak peduli bendera yang digunakan.
Menurut dia, UGM bakal terus memantau perkembangan antara pendukung hak angket baik di DPR maupun KPK. “Gerakan ini taglinennya UGM berintegritas dan artinya kita melihat pemberantasan korupsi adalah hal yang sangat penting dan apapun lembaganya sepanjang mendorong hal tersebut kita akan dukung.
Tapi bila ada pelemahan maka kita wajib menyatakan sikap dan mengawal,” ungkapnya.
Menurut peneliti anti korupsi UGM, Zaenal Arifin Mochtar, akademisi UGM kegiatan hari ini merupakan bagian dari aksi yang lebih besar. Pihak akademisi UGM berniat menyatakan sikap lebih lanjut mengenai kegaduhan pansus hak angket KPK pada 17 Juli 2017 mendatang, dengan menyertakan 1.000 dosen.
“Kita akan analisis dahulu perkembangan di pansus ini, namun menurut kami sejak awal pembentukan pansus ini sudah keliru, kami berharap DPR lekas menyadari,” pungkas Zaenal. Sasaran hak angket tak jelas Hak angket yang diajukan KPK, menurut Zaenal Arifin Mochtar, dirasa tidak jelas.
Baik maksud dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai. ?Sebenarnya kepentinganlah yang men-drive DPR.
Kalau bicara soal angket, sebenarnya angket ini salah. Angket itu bukan ditujukan ke lembaga seperti KPK. Karena diujung angket itu ada rekomendasi.
Karena kalau tidak dilaksanakan, presiden bisa dibawa ke hak menyatakan pendapat. Bisa dijatuhkan,? kata Zaenal.
Lebih lanjut, pakar Hukum UGM ini memaparkan bahwa polemik di KPK sendiri dinilai sederhana. ?Nah, KPK kan tidak bisa dijatuhkan. Tidak bisa di HMP kan.
Problem di KPK sederhana, bisa diselesaikan dengan rapat dengar pendapat. Kalau ini pintu untuk mengubah undang-undang KPK, ini aneh, karena untuk mengubah undang-undang KPK tidak perlu hak angket,? imbuhnya.
Perubahan undang-undang, dijelaskan Zaenal, cukup dilakukan dengan menyampaikan alasan yang kuat, detail di dalam naskah akademik. ?Sayangnya sampai sekarang, DPR belum pernah kunjung bisa menampilkan naskah akademik atau usulan perubahan undang-unndang dengan baik. Karena selama ini usulannya aneh-aneh,? bebernya.
Kampus lain juga bergerak Gerakan melawan pelemahan KPK juga diikuti beberapa perguruan tinggi lainnya di berbagai kota di tanah air.
Bahkan, para guru besar IPB sudah menyatakan dukungannya terhadap aksi menolak hak angket. ?Guru-guru besar IPB sudah memberikan tanda tangan untuk mendukung tersebut.
Namun, untuk aksi lebih lanjutnya pihak rektorat sedang melakukan konsolidasi,? kata Suwiditono dari IPB ketika dihubungi Harian Bernas semalam.
Sementara itu Universitas Indonesia (UI) sudah menggelar tiga aksi dukungan untuk menolak hak angket tersebut. ?Kami sudah datang ke KPK dua kali dan sekali ke DPR,? kata Rudy Johanes, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GAK) kepada Harian Bernas kemarin.
Menurutnya, dalam kunjungan ke kantor KPK tersebut pihaknya memberikan dukungan agar KPK dapat mengungkap kasus e-KPK dengan baik. ?Di DPR kami hanya orasi di depan. Kami diterima oleh tim pansus,? paparnya.
Sebelumnya ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Intitut Teknologi Bandung (ITB) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) menggelar Aksi Bersama untuk menolak hak angket pada Jumat (7/7).
Ketua BEM UI, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan mereka menggelar demo menolak hak angket DPR karena menciderai semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Perwakilan mahasiswa bertemu dengan anggota pansus hak angket yakni Agun Gunanjar dan Masinton Pasaribu.
Kedua anggota dewan ini diminta untuk menjelaskan tujuan digulirkannya hak angket kepada massa yang berdemo, namun ke dua anggota dewan itu menolak. Para praktisi dan pakar hukum tata negara yang bergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang dipimpin Mahfud MD, telah menyatakan sikap berdiri di belakang KPK.
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun yang juga mengjadi anggota APHTN-HAN mengatakan pansus hak angket KPK keliru memiliki tiga kekeliruan yakni dalam hal subjek, objek dan prosedur hukum.
Hak angket selama ini ditujukan kepada pemerintah, sehingga subjek hukum untuk hak angket KPK dianggap salah alamat karena lembaga anti-rasuah bukanlah bagian dari struktur pemerintah.
Adapun dari segi objek, seharusnya hak angket menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu Refly menyebut prosedur usulan hak angket yang keliru karena saat anggota DPR masih ada yang tidak setuju atau belum mufakat, pimpinan rapat yakni Fahri Hamzah mengetuk palu. Seharusnya bila belum mufakat, peserta rapat mengadakan voting. “Ini prosedur persidangan yang cacat,” kata Refly.
Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono menyatakan aksi ini merupakan kali pertama yang dilakukan pihaknya akibat keprihatinan terhadap pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui hak angket KPK.
Ia menambahkan, aksi yang dilakukan pihaknya kali ini bukan yang kali pertama dan terakhir. Ia berjanji akan terus menyuarakan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK.
Namun, Iluni juga tetap akan bersikap kritis terhadap KPK agar pemberantasan korupsi berjalan seadil dan seoptimal mungkin.
Ia pun meminta pemerintah mengambil sikap tegas terkait polemik hak angket kepada KPK yang terus mendapat penolakan dari masyarakat. Tak hanya mendesak KPK menuntaskan proses hukum e-KTP dengan menetapkan semua pelaku sebagai tersangka dengan segera.
Ia juga mendesak KPK tuntaskan proses hukum kasus besar lainnya seperti BLBI, Century, Petral, reklamasi, Sumber Waras, dan yang selainnya. Aksi yang digelar tersebut akhirnya mempertemukan pihak BEM UI dengan tim Pansus.
?Padahal kami maunya bertemu dengan wakil ketua DPR.
Entah Fahri Hamzah atau Fadli Zon,? katanya. Juru bicara Forum Guru Besar Antikorupsi, Prof Asep Saepuddin menilai aksi dukungan akademika atas pelemahan KPK adalah hal yang baik.
Pasalnya, hak angket tersebut menurut para ahli hukum itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan hukum tata negara. “Tetapi saya lebih melihat dari folosofi karena mengapa harus ada hak angket. Lebih prinsip lagi, teman-teman di DPR kan harus memperjuangkan agar negara ini lebih maju.
Korupsi itu jangan ditolerir. Ketika KPK memasuki ranah-ranah besar seperti e-KTP harusnya mendukung,? katanya geregetan.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan bahwa aksi ini bisa jadi viral ke kampus-kampus besar yang lain. ?Karena ini masalah bangsa. Tentu akan disikapi secara nasional oleh kampus-kampus seperti kasus 1998,? bebernya.
Alumni ITS Komite Arek Alumni (KAA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur menolak keberadaan Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR karena merupakan bentuk upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.
“Menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK, baik dengan cara manipulasi ekstrakonstitusional, inkonstitusional, atau kriminal, apalagi sampai dengan rekayasa instrumen konstitusional semisal hak angket dan revisi UU KPK,” kata Ketua KAA ITS Ermawan W dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/7).
Menurut Ermawan KAA ITS memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat dan cita-cita kemerdekaan. Korupsi, lanjutnya, bertentangan dengan ikhtiar untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa. “KAA ITS akan selalu menjadi bagian dari barisan terdepan dalam perlawanan terhadap korupsi,” kata Ermawan.
Ia menambahkan KAA ITS akan selalu berdiri bersama elemen antikorupsi dan siap berhadapan dengan anasir jahat yang mengganggu perjuangan mulia pemberantasan korupsi tersebut. KAA ITS, lanjutnya, juga melihat gangguan terhadap KPK telah berjalan terus-menerus dari waktu ke waktu, sistematis, dan datang dari segala arah, mulai kriminalisasi dan serangan fisik aktivis antikorupsi atau aparatur KPK hingga pelemahan institusi KPK.
Oleh karena itu, menurut dia, KAA ITS meminta Presiden Joko Widodo, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, untuk konsisten dan setia menjalankan Nawacita dalam memimpin upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga ke akarnya dan menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance).
Ermawan juga mengatakan KAA ITS akan terus mendukung KPK sebagai lembaga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena sangat diperlukan oleh bangsa untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi baik besar maupun kecil termasuk kasus BLBI, Century, dan Petral.
“Kami juga menolak segala bentuk intervensi terhadap semua proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, DPR, dan partai politik,” katanya.
KAA ITS, lanjutnya, mengajak semua elemen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menguatkan barisan anti korupsi yang diujungtombaki KPK dan bersama kepimimpinan Presiden Joko Widodo. (*/ant/jay)
