BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Jurus Kalap Wakil Rakyat

JAKARTA HarianBernas com Kiprah Dewan Perwakilan Rakyat RI makin membingungkan rakyat Setelah sejumlah sejumlah politisi Senayan disebut sebut dalam kasus...

Jumat, 7 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Kiprah Dewan Perwakilan Rakyat RI makin membingungkan rakyat. Setelah sejumlah sejumlah politisi Senayan disebut-sebut dalam kasus korupsi KTP elektronik, mereka kemudian membentuk Pansus Angket KPK. Bahkan, Pansus Angket KPK sampai harus mendatangi sejumlah narapidana kasus korupsi, demi memuaskan hasratnya untuk mengoreksi kinerja KPK.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, bahkan sampai menyebut kunjungan tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dan Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur itu sebagai sebuah lelucon.

“Mungkin menurut mereka itu etis tetapi bagi masyarakat luas dan saya, jelas itu sebuah lelucon.

Tidak ada nalar hukumnya karena napi itu sudah berstatus terbukti secara sah dan meyakinkan secara hokum, bahkan statusnya sudah berkuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi,” kata Busyro di gedung KPK Jakarta, Kamis (6/7).

Busyro juga merasa heran jika tim Pansus Hak Angket KPK sampai mau mewawancarai narapidana kasus korupsi tersebut. “Kalau sudah terbukti terus yang mau diwawancara apanya? Apakah mengharapkan sesuatu yang berbeda dari yang diputuskan hakim itu. Kalau itu yang diharapkan berarti Pansus ini kan tidak jelas arahnya.

Apa yang mau ditarget dengan menemui napi-napi itu,” tuturnya.

Kepada Bernas, Busyro Muqoddas menyatakan bahwa Pansus Angket KPK menegaskan nafsu DPR dan parpol pendukung angkt untuk melawan gerakan dan sistem pemberantasan korupsi. ?Perilaku DPR terhadap KPK menegaskan hal ini,? ujarnya kepada Bernas.

Menurut Busyro, tujuan akhir Pansus Angket KPK adalah melumpuhkan KPK melalui revisi UU KPK. ?Tampak disini bahwa parpol dan DPR semakin tampak tidak pro pemberantasan korupsi. Padahal KPK dan UU Tipikor merupakan anak kandung reformasi. Jadi, Pansus sebenarnya adalah wujud hasrat parpol-parpol pendukung Pansus untuk melumpuhkan KPK dan membuka ruang gerak korupsi lebih leluasa,? ujarnya.

Tidak hanya Busyro Muqoddas, Forum Guru Besar Antikorupsi juga menyatakan keprihatinan atas upaya pelemahan KPK oleh para wakil rakyat.

Sebanyak 396 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi se-Indonesia telah menyatakan keprihatinan atas upaya melemahkan dan gangguan eksistensi kepada KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

“Guru besar ini sebagai pendidik dan tentunya di dalam hal ini kita mempunyai garda moral agar pemerintah on the right track, KPK on the right track, dan DPR juga on the right track. Semuanya harus sinergi dalam membangun bangsa dan negara,” kata Juru Bicara Forum Guru Besar Antikorupsi, Asep Saepuddin, ditemui di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (6/7).

Para perwakilan guru besar menyampaikan hal itu kepada Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Bina Graha.Hak angket yang dijalankan oleh DPR RI terkait evaluasi kinerja KPK dinilai oleh para guru besar tidak perlu dilakukan. Menurut Forum Guru Besar Antikorupsi, hak angket tersebut dapat melemahkan kinerja KPK.

“Kami sependapat dari seluruh 400an guru besar, (hak angket) tidak perlu dilanjutkan.

Dukung saja KPK, bangun negara ini. Negara ini butuh DPR bersih dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Asep yang juga Rektor Universitas Trilogi Jakarta ini.

Asep menjelaskan keberadaan Forum Guru Besar Antikorupsi adalah karena adanya kesamaan visi dan dorongan moral untuk mendukung sikap tidak melemahkan KPK. Dia menambahkan tidak ada dukungan dari politikus kepada forum guru besar tersebut.

Forum Guru Besar Antikorupsi melakukan pertemuan selama 1,5 jam yang diterima oleh Teten Masduki pada sekitar pukul 10.15 WIB.

Menurut Asep, Kepala Staf Presiden mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh para guru besar yang menyatakan keprihatinan atas upaya pelemahan bahkan mengganggu eksistensi KPK.

Forum Guru Besar Antikorupsi juga menegaskan, Pansus Hak Angket KPK DPR-RI tidak perlu meminta pendapat kepada narapidana kasus korupsi dalam menggali dan mendapatkan informasi tentang hal yang dirasakan napi korupsi.

“Menurut metodologi sampling, itu tidak perlu, itu salah banget. Secara metodologi, meminta pendapat dari orang terpidana itu bias, sebenarnya tidak perlu dilakukan,” tegas Asep.

Menurut Asep, jika DPR RI ingin mendapat masukan yang bersifat umum, jangan mencarinya dari sisi narapidana kasus korupsi yang telah bertendensi memihak. Asep berpendapat, kunjungan beberapa anggota DPR RI ke Lapas Sukamiskin Bandung dikhawatirkan mencerminkan lembaga negara tidak menghormati konsep peradilan yang telah berjalan.

“Itu akan menjadi tendensi yang tidak baik bagi lembaga-lembaga lain karena kita ingin negara ini baik, dari segi substansi dan proses,” tegas Asep.

Forum Guru Besar Antikorupsi mengimbau Presiden Joko Widodo, pimpinan Partai Politik dan pimpinan DPR/MPR RI untuk tetap menjadi bagian penting bagi upaya pemberantasan korupsi dan mendukung langkah KPK memerangi korupsi.

Dalam pernyataannya, para guru besar juga meminta pimpinan partai politik dan DPR/MPR RI untuk membatalkan penggunaan hak angket untuk KPK.

Mereka menjelaskan bahwa penggunaan hak angket, baik prosedur, subjek dan objeknya, tidak tepat secara hukum.

Prof Asep menegaskan bahwa pernyataan yang diwakili oleh 396 guru besar itu doimaksudkan agar tidak ada pelemahan terhadap KPK. ?KPK justru harus diperkuat,? kata Prof Asep kepada Bernas melalui sambungan telepon di Yogyakarta.

Menurut Prof Asep, ada metoda yang lebih tepat untuk mengawasi KPK yakni melalui forum dengar pendapat, bukan membentuk Pansus Angket KPK. ?Dengan Pansus Angket, itu berarti ada kerja tambahan bagi KPK. Pansus Angket KPK hanya pengalihan isu,? katanya.

Langkah sejumlah anggota DPR menemui napi kasus korupsi di Sukamiskin, Bandung ini bukablah yang pertama. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang didampingi politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, diketahui menemui Rochmadi Saptogiri, salah satu pejabat eselon I BPK yang diduga terlibat kasus suap di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akhir Mei lalu.

Kunjungan Fahri dan Masinton menemui tahahan KPK dalam kasus suap ini kemudian memunculkan kecaman.

Sejumlah langkah yang diambil Pansus Angket KPK yang kontroversial itu diibaratkan sebagai langkah orang kalap karena tak lagi mengindahkan etika. Maka, sosiolog UI Imam Prasojo berpendapat sekaranglah saatnya rakyat mengambil alih suaranya yang selama ini dititipkan kepada para wakil rakyat yang ternyata telah digunakan tidak pada tempatnya.

?Caranya, suarakan langsung ketidaksetujuan kita tentang wakil rakyat yang tidak mewakili hati nurani rakyat. Mereka (wakil rakyat, red) bahkan mewawancarai orang yang sudah diputus bersalah untuk membangun opini.

Orang yang bersalah kok malah dimintai pandangan. Ini keluar dari akal sehat,? tandas Imam Prasojo melalui sambungan telepon saat dihubungi Bernas dari Yogyakarta, Kamis (6/7) petang.

 Imam menilai, sejumlah manuver yang diambil politisi DPR dan Pansus Angket KPK sebagai langkah destruktif yang mengacaukan proses hukum yang sedang berjalan. ?KPK memang perlu dikritisi. Namun, yang jelas, orang tidak akan percaya bila KPK dikritisi oleh lembaga yang bermasalah,? tandas Imam Prasojo.

Kritik terhadap langkah Pansus Angket KPK juga disampaikan Suwiditono, Koordinator Alumni IPB untuk Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi. ?Kalau ingin memebenahi korupsi, tidak usah mengintervensi KPK,? kata Suwiditono saat dihubungi Bernas melalui telepon dari Yogyakarta, Kamis (6/7) petang.

Menurut Suwiditono, jika DPR RI hendak memberantas korupsi, maka yang harus dibenahi dulu adalah UU Anti Korupsinya. ?Lha ini yang diobok-obok malah KPK.

Ini keanehan luar biasa,? ujarnya.

Sejumlah langkah kontroversi yang dilakukan Pansus Angket KPK dan sejumlah politisi Senayan saat ini diibaratkan Suwiditono sebagai upaya menangkap tikus namun yang dibakar adalah gedungnya. ?Harusnya, sebelum mengawasi orang lain, hendaknya dilihat dulu apakah dia sudah beres. Mereka (DPR RI, red) tampaknya tidak pernah bercermin bahwa mereka selama ini termasuk lembaga terburuk. Mereka harus pasang cermin dulu.

Sejak tahun 1998 sampai saat ini, sudah berapa anggota DPR yang terlibat kasus korupsi?,? ujarnya.

Kecaman terhadap langkah Pansus Angket KPK juga disampaikan Rimawan Pradiptyo, Kepala Lab Ilmu Ekonomi, FEB UGM yang juga penggiat Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia (GEMATI). Menurut Rimawan, Angket KPK adalah upaya sistematis, massif dan terstruktur untuk melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

?Ironisnya, Pansus Angket KPK didanai oleh uang pajak, namun Angket KPK bukan untuk melindungi rakyat namun cenderung melindungi para koruptor. Pelemahan penegak hukum seperti KPK dan Polri dalam menanggulangi korupsi hanya punya satu dampak, yakni kemunduran bagi rakyat Indonesia,? tandasnya kepada Bernas.

Sementara Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Sigit Riyanto, SH, LLM, menyebutkan ada tiga  pertimbangan dalam melihat kasus Hak Angket KPK.

Pertama, secara normaltif legalitas, berdasarkan Undang-undang, kerangka hukum pelaksanaan Hak Angket, tidak ada data yang valid untuk menjalankan Hak Angket tersebut

Kedua, kerangka politik representative. ?Mereka dipilih mewakili rakyat. Jadi apa yang dilakukan harus merupakan aspirasi dari rakyat. Sebaliknya akan mendeligitimasi aspirasi rakyat tersebut.

Sementara dengan kejadian Hak Anket ini, posisi DPR dengan rakyat yang diwakilinya dalam posisi diametral, berlawanan,? katanya kepada Bernas.

Ketiga, dalam konteks yang lebih luas, berkaitan dengan peradaban bangsa. Menurut Prof Sigit, negara-negara yang sekarang sangat maju dan mampu bersaing secara global dan mencapai kemakmuran bagi rakyatnya adalah negara yang melakukan reformasi birokrasi pemberantasan korupsi, sehingga mampu bertransformasi  menjadi negara maju seperi Singapura, Korea, Jepang, dan Tiongkok.

?Sebenarnya ketiga hal diatas dimiliki oleh DPR, baik secara politik maupun secara kekuasaan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sesuai dengan kewenangannya. Jika DPR tidak melakukan seperti yang dilaksanakan oleh negara-negara di atas, malahan menimbulkan kegaduhan sepertihalnya Hak Anget ini, maka DPR akan dicatat oleh sejarah sebagai lembaga yang tidak layak dalam melakukan perubahan terhadap bangsa ke arah yang lebih baik,? katanya kepada Bernas.

Mereka yang Terendus Kasus KTP-E

Pansus Angket KPK muncul akibat proses hokum terhadap kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-E).

Meski Pansus Angket KPK selalau menyatakan bahwa tujuan Angket KPK untuk memperkuat KPK, namun menurut Rimawan Pradiptyo, pernyataan tersebut berlawanan dengan fenomena yang ada di lapangan.

Lalu, siapa saja politisi penghuni Senayan yang disebut-sebut berada di lingkaran kasus KTP-E. Tercatat ada nama-nama seperti Husni Fahmi, Anas Urbaningrum, Melcias Marchus Mekeng, Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Arif Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustokoweni, Ignatius Mulyono, Taufiq Effendi, Teguh Juwarno, dan Miryam S Haryani.

Memang, hingga saat ini sebagian besar diantara mereka belum berstatus sebagai tersangka. Artinya, belum ada keputusan hokum yang menyatakan mereka benar-benar terlibat dalam korupsi KTP-E ini.

Nama mereka disebut-sebut dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh tersangka kasus korupsi KTP-E yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri, Sugiharto.

Pansus Angket KPK ini dipicu oleh pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Dalam sebuah persidangan, Miryam mengaku mendapat tekanan dari penyidik KPK. Namun, dalam persidangan lanjutan yang menampilkan sejumlah penyidik KPK, terungkap bahwa Miryam mengaku kepada penyidik bahwa dirinya ditekan oleh sejumlah politisi Senayan untuk tidak mengakui adanya aliran uang korupsi KPT-E.

Belakangan, Miryam S Haryani bahkan mencabut BAP di KPK.

Diungkapkannya sejumlah politisi yang menekan Miryam S Haryani inilah yang kemudian memancing ?kemarahan? para wakil rakyat di Senayan. Mereka kemudian menggagas Pansus Angket KPK. Dalam perkembangannya, kiprah Pansus Angket KPK memunculkan kontroversi.

Salah satunya adalah kunjungan Pansus Angket KPK menemui sejumlah narapidana kasus korupsi di LP Sukamiskin, Bandung.(*)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Jurus Kalap Wakil Rakyat”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan