BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pemerintah Ingin Semua Anak Harus Sekolah. Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo menginginkan semua anak di Indonesia bisa sekolah agar disiapkan untuk menghadapi persaingan antarnegara di dunia yang makin ketat. Karenan...

Jumat, 16 Juni 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Presiden Joko Widodo menginginkan semua anak di Indonesia bisa sekolah agar disiapkan untuk menghadapi persaingan antarnegara di dunia yang makin ketat."

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Juni 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

PURWOKERTO, HarianBernas.com ? Presiden Joko Widodo menginginkan semua anak di Indonesia bisa sekolah agar disiapkan untuk menghadapi persaingan antarnegara di dunia yang makin ketat. Karenanya, membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh.

“Anak-anak tahu bahwa kita sekarang ini, pemerintah ingin semua anak harus sekolah dengan kondisi baik,” ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu di SMA N 2 Purwokerto, Banyumas, Jumat (16/6/17).

Menurutnya, anak-anak yang putus sekolah bisa melanjutkan lagi lewat paket A, paket B, dan paket C. Sementara, anak-anak yang sudah diberikan anggaran lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari SD hingga SMK bisa membiayai sekolah.

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 3.317 KIP untuk murid SD, SMP, SMA/SMK, serta program belajar paket B dan C.

Dalam program itu, setiap murid SD mendapat bantuan dana Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA/K Rp1 juta.

“Tahun depan kalau ada anggaran pemerintah berlebih, ditambah,” katanya.

Jokowi membuat janji bersama anak-anak agar dana dalam program KIP digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah seperti membeli sepatu sekolah, seragam, tas, dan buku.

“Janjian kita, kalau uang di kartu dipakai pulsa dicabut. Janjian ya… Untuk berkaitan sekolah, tidak ada yang lain,” ucap Presiden Jokowi.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan