BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Hari Ini, Rizieq Shihab Resmi Masuk Daftar Buron

Polda Metro Jaya resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab...

Rabu, 31 Mei 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 30 Mei 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Polda Metro Jaya resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tak segera pulang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Polri.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Pihaknya telah menerbitkan DPO terhadap Rizieq Shihab terkait kasus dugaan percakapan berkonten pornografi dengan Firza Husein.

?Hari ini kami menerbitkan DPO. Saat ini penyidik akan melaksanakan rapat dengan Mabes Polri di divisi internasional,? ungkap Argo di Polda Metro Jaya, Rabu (31/5/17).

Lebih lanjut, proses itu akan terwujud melalui penerbitan surat penangkapan terlebih dahulu.

Kemudian dilakukan pengecekan ke pihak imigrasi. Argo membeberkan, Rizieq berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah pada 26 April 2017. Artinya, sebulan lebih Rizieq di Arab dan belum kembali.

Padahal, kepolisian sudah menunggunya untuk melakukan proses hukum secara kooperatif. Polisi telah menetapkan Rizieq sebagai tersangka kasus baladacintarizieq.

Sementara, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penegakan hukum terhadap Rizieq. Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan berkoordinasi dengan pihak imigrasi negara yang dituju untuk memulangkan seseorang yang sedang berperkara di Tanah Air.

“Berkaitan dengan HR, sudah ada koordinasi dengan Kepolisian.

Kemarin saya sempat mendatangi Polda Metro Jaya bertemu dengan Wakapolda Metro Jaya (Brigjen Pol Suntana),” ungkap Ronny di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (31/5/17).

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan