JAKARTA, HarianBernas.com ? Pemerintah mendorong penyelesaian revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Pemerintah berusaha untuk mendorong penyelesaian UU yang lebih cepat. Sekarang kan dicurigai tidak bisa ditangkap sebelum dia berbuat sesuatu kan,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/17).
Ia mengungkapkan pemerintah tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). “Enggak, enggak, enggak. Dengan UU yang sekarang toh juga luar biasa.
Kita malah dipuji di dunia,” imbuhnya.
Menurutnya, tidak berarti pula bahwa tuntasnya revisi UU bakal menyelesaikan persoalan terorisme. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mendesak agar UU Antiterorisme segera dirampungkan.
Jokowi, sapaan akrab presiden, menilai UU tersebut akan memudahkan aparat keamanan mencegah tindak terorisme.