JAKARTA, HarianBernas.com ? Pesta penyimpangan seks kembali menjadi sorotan. Setelah Polri kembali berhasil membongkar kegiatan seks penyimpang, kali ini di wilayah Jakarta Utara.
Kegiatan di luar kodrat manusia itu, cukup disesali berbagai kalangan. Pasalnya, kelompok tersebut sempat menjadi bahan penolakan.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI angkat bicara soal pesta itu.
Bagi MUI moral kebangsaan sudah tercoreng. MUI menegaskan pesta seks homoseksual atau gay yang berhasil digerebek di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara secara jelas dan nyata menodai agama dan budaya bangsa.
“Jelas ini merupakan penodaan dan pelecehan terhadap agama dan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai moral yang luhur,” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun.
Ia memastikan kelompok tersebut telah menyalahi kodrat sebagai manusia normal. Undang-undang di Indonesia juga kata Baharun tidak membenarkan penyimpangan yang dilakukan oleh homo ataupun lesbian, gay, bisexual dan trasngender (LGBT) itu.
“Bahkan hewan pun tidak melakukannya.
Ini jelas bukan kesetaraan. Ini melawan norma apapun, mengapa terjadi justru di tengah masyarakat akan menjalankan ibadah puasa?? tegas Baharun.
Sebagaimana diberitakan, polisi berhasil menciduk 141 orang termasuk gigolo dan pemilik usaha dalam penggerebekan pesta homoseksual atau gay di Kelapa Gading Jakarta Utara.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid menilai perilaku homo seksual tidak Pancasilais. Artinya, pelaku penyimpangan seksusal bertentangan dengan pancasila.
Hal ini dikatakannya menanggapi penggerebekan terhadap 144 pria yang tengah melakukan pesta gay di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
“Kultur dan sejarah bangsa kita sebagai bangsa timur sangat beda dengan kultur dan sejarah bangsa barat khusus bangsa Indonesia kulturnya diperkuat dalam rumusan-rumusan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Sodik.
Untuk itu, menurutnya semua pihak harus ketat dan konsisten menjaga jatidiri Indonesia tersebut sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno tentang kepribadian bangsa ini.
“Sekali kita lengah apalagi dengan sengaja membuka pintu formal dengan legalitas maka hancurlah jatidiri bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Pancasila tersebut,” tegasnya.
Karena itu, politisi Partai Gerindra ini mengingatkan semua pihak untuk jangan pernah terpikir membuat UU demi melegalkan lesbian, gay, bisexual, dan trasngender (LGBT) yang menurut Sodik memnuat jatidiri bangsa hancur.
Bahkan sebaliknya semua pihak harus mencegah dengan keras dan menghukum dengan maksimum para pelanggar hukum tersebut.
“Kepada aparat keamanan dan atau penegak hukum diminta lebih waspada, cermat, cepat dan tegas menenindaknya. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua, guru, tokoh agama, tokh masyarakat, tokoh adat, dan para pemimpin lainnya untuk secara solid bersama-sama mencegah budaya ini,” serunya.
Dipertegas UU Pornografi seakan tak mampu membendung perilaku menyimpang tersebut, dan apakah perlu diberlakukan aturan yang lebih tegas lagi, Sodik bilang sejauh ini yang lebih penting adalah gerakan masyarakat mencegah praktek LGBT dan kekonsistenan aparat penegak hukum memberantas itu.
“Sambil jalan, maksimal (hukuman) 5 tahun, kita revisi UU antipornografi (agar lebih tegas lagi),” demikian Sodik.
Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub menilai pesta kaum homoseksual di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sangat keterlaluan. Muslim meminta pelaku dihukum berat.
“Negara kita ini kan negara Pancasila, bukan free sex.
Di sini (Indonesia) beda negara Eropa. Saya melihat, yang di diskotek, perempuan-perempuan itu tidak pernah kita tangkap yang begini ramai pestanya. Ini gay lagi, sesama jenis.
Ini kan perbuatan telah mengkhianati Pancasila, kita kan negara Pancasila,” kata Muslim.
Muslim mengapresiasi Kapolres Jakarta Utara Kombes (Pol) Dwiyono yang membongkar sindikat pesta homoseks tersebut.
Diketahui, kegiatan pesta homoseks itu telah berjalan selama tiga tahun.
Muslim pun mempertanyakan kinerja Kapolres Jakarta Utara sebelum Kombes (Pol) Dwiyono. Politikus PAN itu meminta aparat mengusut dalang dibalik prostitusi tersebut. Termasuk, jaringan lesbian di Indonesia.
“Kita pertanyakan Kapolres yang sebelumnya.
Kita yakin dan percaya, akan mencari lagi sindikat-sindikatnya, big boss-big boss-nya yang mungkin mendatangkan orang dari luar dan bergabung dengan orang-orang kita.
Saya yakin, pasti ini ada orang-orang tertentu, sindikatnya. Sindikatnya mungkin dari luar,” kata Muslim.
Muslim menuturkan kejadian pesta homoseks ini tidak pernah terjadi selama ini.
Menurutnya, kejadian tersebut merupakan pukulan besar bagi pemerintahan Joko Widodo.
“Kita minta dihukum seberat-beratnya yang menyediakan tempat dan sebagainya, diproses secara hukum.
Kalau kita nanti tidak diproses seberat-beratnya, bisa jadi akan terjadi di daerah lain. Bisa di Medan, Semarang, Padang,” kata Muslim.
Untuk diketahui, ruko yang berlokasi di Kelapa Gading Barat RT 15/03 itu memiliki tiga lantai. Lantai 1 ruko tersebut merupakan tempat fitness, lantai 2 merupakan tempat striptis dan lantai 3 merupakan tempat spa.
Di ruko tersebut memiliki berbagai fasilitas.
Terdapat ruangan kecil yang didesain menyerupai penjara dengan dilengkapi tirai berwarna hijau, serta matras berwarna hitam di bagian dalamnya.
Di tembok ruangan tersebut, terdapat beberapa tulisan dengan menggunakan cat berwarna hitam. Salah satu tulisannya, yakni “Safety Is Priority”.
Tak hanya itu, ada pula ruangan yang berisi kolam spa. Di ruangan tersebut terdapat satu unit televisi layar datar dan tempat untuk berganti pakaian.
Terdapat barang-barang yang diduga digunakan untuk pesta seks, seperti alat bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism (perbudakan, disiplin, sadis, dan masokis) yang digunakan untuk mengikat bagian tubuh manusia.
Sistem Paket Member
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pemilik usaha menerapkan tarif masuk bagi para pengunjung, bahkan ada tarif dalam bentuk paket.
“Ada tarif masuknya,” kata Nasriadi.
Pemilik usaha menerapkan tarif dan paket masuk yang berbeda setiap harinya.
Misalnya pada Selasa, harga tiket masuk untuk reguler Rp 125.000, untuk member (anggota) dikenakan tarif Rp 110.000.
Pemilik usaha juga memberikan paket bernama paket promo kemeja sebesar Rp 110.000. Ada pula paket bernama popcorn untuk orang berumur 17 hingga 25 tahun sebesar Rp 75.000.
Harga tiket masuk hari Sabtu untuk reguler sebesar Rp 150.000, member Rp 125.000 dan tarif paket popcorn (17-25) sebesar Rp 125.000.
Dari 141 pria yang diamankan, polisi untuk sementara menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Mereka adalah, CDK (40) pemilik ruko, Nandez (27) resepsionis dan kasir yang menyiapkan honor bagi para penari, DPP (27) resepsionis dan kasir yang menerima membayaran dari pengunjung, dan RA (28) sekuriti yang menyerahkan honor bagi para penari.
Dari keterangan, para penari, tarif dibedakan berdasarkan jam terbang. Untuk penari striptis berlabel senior yang sudah performance di atas tiga kali, tarif yang diberikan berkisar Rp 1,4 juta untuk sekali tampil.
Sedangkan tarif untuk penari junior sekitar Rp 700.000 hingga Rp 1,2 juta untuk sekali tampil.
Adapun lantai dua ruko kerap dijadikan pesta pertunjukan untuk para penari striptis.
Kegiatan berlangung dari pagi hingga pukul 23.00 WIB setiap harinya. Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 141 orang dari penggerebekan yang berlangsung pada Minggu malam.
Polisi juga menetapkan tersangka terhadap SA (29) penari, BY 20) penari, Roni (30) personal trainer gym, TT (28) fashion designer, AS (41) pengunjung, dan SH (25) pengunjung.
Sebelum di Jakarta, Polisi juga pernah mengerebek aktivitas kelompok penyimpang seks tersebut.
Pesta gay (para pria penyuka sesama jenis secara seksual) pernah digerebek polisi di Hotel Oval Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 29 April 2017.
Berdasarkan pemeriksaan, setidaknya tiga hal dipraktikkan peserta gay yang dianggap di luar kebiasaan.
Pertama, peserta pesta gay yang ingin menuntaskan hasrat seksualnya diperbolehkan gonta-ganti pasangan selama pesta berlangsung, asalkan suka sama suka. Hubungan intim itu dilakukan di kamar terpisah dari kamar utama hotel.
“Pesta utamanya berlangsung di satu kamar utama.
Kamar lainnya sepertinya digunakan sebagai tempat kelanjutan (berhubungan intim),” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Ajun Komisaris Besar Shinto Silitonga, saat merilis kasus itu di Markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 30 April 2017.
Kedua, selain bisa bergonta-ganti pasangan, hubungan intim oleh peserta pesta gay bisa dilakukan bersama-sama di satu kamar. Artinya, tidak dilakukan oleh satu pasangan di dalam kamar secara bergantian.
Ketiga, terang Shinto, hubungan intim tersebut boleh ditonton oleh peserta party yang tidak berhubungan seksual. Untuk membangkitkan gairah, penyelenggara menyediakan tontonan video porno sesama jenis. “Ini jadinya, kan, seperti bermain seks di tempat umum,” ucap Shinto.
Penyidik, lanjut dia, telah menetapkan delapan dari 14 orang yang diamankan sebagai tersangka.
Salah seorang tersangkanya ialah JPA alias AN warga Jombang, Jawa Timur. Pria usia tiga puluhan tahun itu diketahui sebagai inisiator pesta gay tersebut.
Diberitakan sebelumnya, polisi bersama anggota sebuah organisasi masyarakat menggerebek pesta gay di Kamar 314 dan 203 Hotel Oval Jalan Diponegoro Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam, 29 April 2017. Sedianya, pesta itu digelar hingga Minggu malam, 30 April 2017.
Pesta gay digelar atas undangan tersangka JPA alias AN melalui Blackberry Messenger.
Setiap peserta dipungut biaya antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.
Selain memergoki sebagian peserta saat pesta seks, polisi mengamankan barang bukti, di antaranya uang Rp1 juta, kondom baru dan bekas, dan minyak zaitun.
Kepada delapan tersangka, polisi menjerat mereka dengan Pasal 32, 33, dan 34 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
FPI Siap Bantu
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif mengaku siap membantu kepolisian untuk melakukan sweeping kaum gay di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Hal itu sebagai reaksi atas terungkapnya 141 kaum gay yang menggelar pesta homoseksual bertajuk 'The Wild One' Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
“Jika minta bantuan pasti kami bantu,” ungkap Slamet.
Slamet mengatakan, apabila polisi serius menindak tegas pelaku kemaksiatan, termasuk terhadap kaum gay, FPI dipastikan tidak melakukan sweeping saat bulan suci Ramadan.
“Jika kepolisian serius memberantas segala kemaksiatan yang ada di Indonesia kami pastikan tidak akan ada sweeping yang dilakukan FPI sepanjang Ramadan,” jelasnya.
Rentan Penyakit
Kalangan gay, lesbian, dan biseksual dilaporkan memiliki lebih banyak masalah kesehatan dibandingkan dengan mereka yang berpasangan normal atau heteroseksual.
Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh National Health Interview Survey pada 2013 dan 2014.
Dilansir dari laman Reuters, National Health Interview Survey diluncurkan sejak tahun 1957 itu juga memberikan pertanyaan seputar orientasi seksual. Tercatat sebanyak 69 ribu koresponden dewasa mengikuti survei tersebut.
Para peneliti menulis dalam JAMA Internal Medicine pada 28 Juni 2016, kalangan gay, lesbian dan biseksual dilaporkan mengalami gangguan kesehatan fisik dan kesehatan mental, mengonsumsi alkohol dan rokok lebih tinggi, sehingga berpotensi mengalami stres lebih tinggi akibat dari diskrimisnasi interpersonal dan struktural.
Secara keseluruhan terdapat 67.150 responden heteroseksual, 525 lesbian, 624 gay dan 515 biseksual. Mereka yang mengikuti survei tersebut rata-rata berusia 47 tahun.
Gilbert Gonzales dan rekannya dari Vanderbilt University School of Medicine, Nashville menemukan bahwa dibanding dengan perempuan heteroseksual, lesbian 91 persen lebih mungkin mengalami gangguan kesehatan dibandingkan mereka yang normal.
Sementara itu, lesbian dan wanita biseksual sebesar 51 persen tercatat mengalami permasalahan kesehatan dua kali lipat lebih buruk dibanding wanita berorientasi seksual normal.
Apalagi, kaum dengan orientasi seksual yang berbeda tersebut juga berpotensi lebih banyak mengonsumsi alkohol dan rokok.
Survei menunjukkan bahwa kaum gay dan lesbian melaporkan tekanan psikologis lebih buruk daripada kaum heteroseksual, dan biseksual merupakan kaum yang paling menderita.
Misalnya, hanya sekitar 17 persen dari laki-laki heteroseksual mengalami tekanan psikologis, sedangkan laki-laki gay sekitar 26 persen dan laki-laki biseksual mencapai 40 persen.
Demikian pula sekitar 22 persen perempuan heteroseksual memiliki tekanan psikologis moderat, dibandingkan dengan sekitar 28 persen wanita lesbian dan 46 persen perempuan biseksual.
Gonzales mengatakan bahwa kesenjangan kesehatan yang menimpa kaum nonheteroseksual, karena stres menjadi minoritas, dan penolakan dari masyarakat serta tidak memiliki akses menuju pernikahan. Adapun pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat baru disetujui pada tahun 2015.
Dalam kajian Dr. Mitchell Katz disebutkan bahwa kesenjangan kesehatan dapat menurunkan dengan meningkatnya penerimaan masyarakat dan negara terhadap populasi minoritas seksual.
