JAKARTA, HarianBernas.com – Sejumlah aktivis anti korupsi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil pendukung KPK menyambangi kantor KPK. Mereka melakukan audiensi dengan pimpinan KPK dan sejumlah pejabat teras KPK lain, dalam rangka mencari tahu perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan.
Usai melakukan audiensi, Usman Hamid menegaskan, melihat lambannya penangannya kasus Novel, pihaknya memberi ultimatum selama sepekan kepada pihak kepolisian, agar bisa menangkap pelaku penyerang Novel. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka pihaknya meminta Presiden Jokowi membentuk tim independen.
“Dalam satu minggu ke depan kalau polisi belum menemukan progres yang signifikan, kami rasa sebaiknya, sepatutnya presiden menerbitkan keputusan untuk membentuk tim independen,” kata Usman di Gedung KPK Jakarta Rabu (10/05/17).
Hal senada juga dikatakan Tama S Langkun, anggota koalisi yang berasal dari Indonesia Corruption Watch.
“Kalau memang beberapa cara tadi tidak bisa menjelaskan termasuk tidak bisa mengungkap, kita juga mendesak agar segera dibuat tim independen agar penanganan perkara yang berhubungan dengan Novel ini jelas ujung dari perkara penyerangan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggota koalisi yang berasal dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko S Ginting, juga menyatakan pentingnya pembentukan tim independen. Hal ini menurutnya, karena pimpinan Polri dan KPK dinilai tak serius mengungkap aktor intelektual penyerang Novel.
“Melihat ini hari ke-29 belum ada titik cerah, belum ada sikap tegas dari presiden, begitu juga belum ada hasil signifikan tim penyelidikan, begitu juga kami melihat sikap pimpinan KPK yang belum berupaya membongkar kasus ini. Tentu harapan kami dorong presiden segera tentukan sikap bentuk tim investigasi melalui Kepres, apakah memerintahkan kepolisian segera kerja keras bongkar penyerangan terhadap Novel, ini begitu juga pimpinan KPK,” pintanya.
Jika nantinya jadi dibentuk, maka menurut Usman, tim tersebut bisa melakukan supervisi kinerja kepolisian yang terkesan lamban.
“Bisa dalam bentuk mengontrol investigasi yang dilakukan kepolisian, seperti tim 8, tempo hari dibentuk oleh presiden, atau bisa juga berupa tim investigasi yang katakanlah perlu perluasan dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” tukas Direktur Amnesty Internasional Indonesia tersebut.
Terkait pengusutan sebuah perkara, menurutnya, waktu 30 hari memasuki masa 40 hari itu adalah massa yang genting.
Dalam rentang waktu tersebut, menurutnya, bukti-bukti bisa saja hilang, dirusak.
“Saya tidak yakin bahwa tempat kejadian perkara masih steril atau masih lengkap dengan segala bukti secara forensik.
Jadi satu pekan ke depan, sebaiknya menjadi satu ukuran waktu untuk kita semua, untuk KPK, untuk masyarakat, untuk kepolisian, untuk betul-betul memberikan kemajuan yang signifikan,” jelas mantan koordinator Kontras tersebut.
Kendati banyak kendala yang dihadapi, ia berharap polisi bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya dalam mengungkap dalang penyerang Novel.
“Saya kira polisi punya kemampuan yang canggih kalau memang sungguh-sungguh dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Dan itu untuk nama baik polisi sendiri.
Saya kirapolisi reputasinya dipertaruhkan dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel ini,” cetusnya.