BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Polemik Imunitas Anggota DPR

Polemik pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait hak imunitas DPR mendapatkan pertentangan...

Kamis, 13 April 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 12 April 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Polemik pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait hak imunitas DPR mendapatkan pertentangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan, hak imunitas DPR bukan berarti membuat para anggota dewan kebal terhadap hukum. 

“Saya kira hak imunitas bukan terkait peristiwa pengusutan tindak pidana korupsi. Hak imunitas tidak bisa dipahami orang-orang tidak bisa diperiksa, dikenakan hukuman, hak imunitas tidak bisa dipahami kebal dari hukum. Jadi tidak hanya spesifik kepada Setya Novanto yang menjadi ketua DPR tapi juga pada saksi yang lain,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Mantan aktivis ICW itu menegaskan bila pencekalan yang dilakukan terhadap Novanto tidak akan dicabut.

Keterangan Novanto disebut penting bagi proses penyidikan terhadap tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Kami tetap melakukan pencegahan tersebut karena sudah ada keputusan dan surat sudah kirim ke imigrasi,” jelas Febri. 

Fahri mengatakan anggota DPR memiliki hak imunitas dan ada mekanisme melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lebih dulu bagi anggota dewan yang terkena masalah hukum.

“DPR itu diberikan hak imunitas oleh konstitusi negara karena mengawasi pemerintah. Imunitas yang ada di DPR harusnya lebih kuat karena dia mengawasi lembaga kuat,” ujar politisi PKS tersebut.

Fahri pun mengaku DPR berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentang pencekalan itu. Dia mengaku menyampaikan nota protes serta surat permintaan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi untuk membahas masalah pencekalan.

Namun, Jokowi sendiri mengaku belum menerima surat itu.

Dia pun belum bisa menyampaikan apa pun terkait masalah itu.

“Suratnya belum sampai di meja saya. Kalau nanti surat itu sudah sampai ke saya, saya buka, saya baca, baru saya bisa komentar,” ujar Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal hal tersebut, KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Menurut pria yang biasa disapa JK itu, DPR seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Senada pula dengan juru bicara kepresidenan Johan Budi yang menilai hal serupa. Artinya, setiap anggota DPR tidak memiliki kekebalan khusus terhadap penyidikan KPK.

“KPK lembaga independen. Tidak ada yang bisa intervensi,” ujar JK.

Kolega Fahri di DPR yang merupakan politikus Partai Gerindra Nizar Zahro menjelaskan, hak imunitas merupakan hak kekebalan dalam menyampaikan pendapat.

Terkait kasus pencekalan, Nizar lebih dapat menerima penjelasan pakar hukum. 

“Saya pikir pakar hukum kan sudah jelas itu seperti Yusril dan juga dengan pakar hukum lainnya. Kalau masalah itu kita mengikuti pakar hukum itu saja. Jadi hal-hal tertentu itu bisa dipakai untuk hal tertentu yang tidak bisa dipakai,” ujar Nizar.

Ia menjelaskan hak imunitas hanya berlaku dalam keadaan tertentu, misal saat melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.

Nizar menerangkan anggota dewan dapat hal kekebalan saat menyampaikan pendapat.  

“Hak imunitas itu kan hak kekebalan ya, hak kekebalan untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan sesuatu dia dilindungi oleh hak itu. Misalkan saya sebagai anggota menyampaikan sebuah pendapat saya, baik itu kebijakan pemerintah atau kebijakan yang ada di DPR kita dilindungi oleh hak imunitas,” jelas Nizar. 

Menurutnya penjelasan pakar hukum mengenai hak imunitas lebih bisa diterima. Ia menilai penjelasan pakar hukum terlihat lebih ada batasan yang pas. 

“Iya (bisa diterima), jadi ada batasan-batasan (tentang hak imunitas),” tutupnya. 

Nizar mencotohkan pendapat ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyarankan DPR menempuh langkah konstitusional jika keberatan atas soal pencekalan Ketua DPR Setya Novanto. Bukan malah memprotes dan menyurati Presiden Joko Widodo.

“Sebagai Ketua DPR, sepantasnya Novanto melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional dengan jalur hukum. Bukan DPR melakukan protes ke Presiden.

KPK adalah lembaga independen yang bukan bawahan Presiden,” kata Yusril dalam keterangan pers.

Ocehan dari Fahri juga direspon fraksi Nasdem di DPR. Nasdem memastikan hak imunitas tidak berlaku ketika anggota dewan sudah berstatus tersangka. Sebelum berstatus tersangka, Nasdem menjelaskan hak imunitas anggota DPR masih berlaku.

“Status imunitas tentu berakhir pada saat status anggota DPR RI ditetapkan sebagai tersangka tipikor (tindak pidana korupsi).

Sebelum ditetapkan status tersangka, tentu belum masuk pada tahap due process of law lingkup penyidikan dan masih dalam tahap penyelidikan, status imunitas masih melekat,” ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR, Johnny G Plate.

“Terkait status Pak Novanto, saat ini belum pada tahap due process of law penyidikan sebagai tersangka, namun statusnya masih sebagai saksi atas tersangka atau terdakwa pihak lain,” sambung Johnny.

Sesuai ketentuan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengacu pada pasal 28 UUD 45, Johnny menyebut seseorang warga negara belum bisa ditetapkan sebagai tahanan kota ataupun pencekalan perjalanan luar negeri jika masih dalam status sebagai saksi dan belum atau tidak sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Terkait polemik pencekalan Novanto, Presiden Jokowi dihadapkan pada situasi yang serba salah.

“Dalam hal ini, memang presiden akan kesulitan dan dianggap tidak berpihak pada pemberantasan korupsi bila tidak menetapkan pencekalan terhadap Novanto sesuai permintaan KPK. Namun bisa berpotensi tidak sejalan dengan keputusan MK tersebut di atas jika memenuhi permintaan tersebut,” jelasnya.

Oleh karenanya, Presiden dan DPR disarankan menggelar rapat konsultasi untuk mendapatkan jalan terbaik atas polemik ini.

Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara harus terpenuhi.

“Kami mendukung usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri kita ini oleh KPK dan tentu juga menghormati hak dasar warga negara sesuai konstitusi kita bagi siapa pun juga atau dalam jabatan dan status apapun juga. Hak yang sama bagi segenap warga negara yang perlu dilindungi oleh konstitusi dan UU sebagai hukum positif di negara kita,” tutupnya

Namun demikian, Wakil ketua fraksi PDIP di DPR Hendrawan Supratikno menilai tidak ada kaitan langsung antara hak imunitas anggota dewan dengan proses pidana. Hendrawan meminta penggunaan hak imunitas untuk dicek kembali di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Saya tidak melihat kaitan langsung antara (hak) imunitas dengan proses pidana.

Artinya, mesti harus dicek lagi di UU MD3. Imunitas itu dalam kaitan dengan kedewanan,” ujar Hendrawan.

Namun, Hendrawan mengatakan pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto dapat mengganggu citra DPR. Hendrawan turut prihatin soal pencekalan Novanto.

“Yang jelas mengganggu citra DPR karena bagaimana pun Pak Novanto kan ketua lembaga negara yang menjadi kunci dalam proses demokrasi kan?

Parlemen kan simbol rakyat dan proses demokrasi. Kalau ketua lembaganya dicekal gini, kan kita ikut prihatin dan menyayangkan,” jelas Hendrawan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menerangkan adanya hak imunitas tak berarti membuat anggota dewan kebal proses hukum. Terkait pencekalan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK, Arsul menilai hal tersebut di luar ranah hak imunitas.

“Hak imunitas tidak bisa dimaknai bahwa anggota DPR sama sekali tidak bisa diproses hukum, termasuk kepadanya dilakukan pencekalan,” ujar Arsul.

Dia menegaskan, peruntukkan hak imunitas lebih terkait pada fungsi oral anggota dewan, yang pada hakikatnya tak bermaksud melakukan pelanggaran hukum yang bersifat umum.
 
“Misalnya berbicara atau mengirim surat yang sifatnya mengkritisi secara terbuka, kebijakan atau peristiwa tertentu yang melibatkan orang lain atau lembaga lain,” jelas Arsul.

Masih kata Arsul, jika dewan tersandung kasus pidana semisal mencuri atau menganiaya, dapat diproses oleh aparat penega hukum.

Sekalipun peristiwa tersebut terjadi di kompleks parlemen.

“Apalagi kalau perbuatan itu masuk ranah tindak pidana serius seperti terorisme, narkoba dan korupsi,” terang dia.

Kata Pakar Hukum Tata Negara

Ahli hukum tata negara Refly Harun menerangkan penerapan hak imunitas, yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terhadap anggota Dewan. Menurutnya, hak imunitas Dewan berlaku dalam kondisi terkena masalah yang berkaitan dengan tugas kedewanannya.

“Imunitas itu terkait dengan materi yang dibicarakan dalam tugas sebagai DPR,” ujar Refly.

Refly berkata, jika Dewan terkena masalah di luar tugas keparlemenannya, apalagi masalah itu berkaitan dengan tindak pidana, hak imunitas tak berlaku bagi si anggota Dewan.

“Kalau misalnya tindaknya tindak pidana, ya tidak bisa dikatakan hak imunitas. Apalagi kalau terkait dugaan tindak pidana korupsi, tidak bisa berlindung di balik hak imunitas,” kata Refly.

Refly melanjutkan hak imunitas anggota Dewan berlaku atas pernyataan-pernyataannya di sidang atau kegiatan parlemen. “Di situ dia punya hak kekebalan.

Hak imunitas terkait sebatas tugasnya sebagai wakil rakyat,” ucapnya.

Ada Apa Dengan Fahri

Pernyataan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI mempertanyakan alasan KPK meminta Ketua DPR Setya Novanto dicegah ke luar negeri atau mempertanyakan Keputusan Dirjen Imigrasi mencegah Setya Novanto untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan, dengan alasan Setya Novanto masih berstatus sebagai saksi dan pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian sudah dicabut oleh MK, bahkan sampai mengirim  nota keberatan atas nama DPR kepada Presiden Jokowi atas “Pencegahan Ke Luar Negeri” terhadap Setya Novanto, sungguh memalukan DPR RI, melecehkan lembaga Pimpinan DPR RI.

Bahkan secara nyata telah menyalahgunakan Lembaga DPR RI untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan. 

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyatakan, nota keberatan pencekalan KPK atas diri Setya Novanto kepada Presiden agar KPK membatalkan pencekalannya itu, justru semakin menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap kejahatan korupsi lumpuh total dan kelumpuhan itu akan tetap dipertahankan dengan berbagai cara.

Pernyataan Fahri Hamzah, yang Wakil Ketua DPR RI itu, yang mempersoalkan pencekalan Setya Novanto itu, tanpa disadari  oleh Fahri Hamzah bertentangan dengan sikap DPR yang mati-matian mempertahankan ketentuan tentang Pencegahan Ke Luar Negeri sebahaimana diatur dalam pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, ketika pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian digugat oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ke MK dan esensi dari putusan MK terhadap pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian itu sendiri. 

“Fahri Hamzah berlagak pilon atau memang sudah tidak cerdas dan tidak memiliki daya ingat yang memadai, baik tentang sikap DPR RI ketika menghadapi gugatan Prof.

Dr. Yusril Ihza Mahendra terhadap ketentuan pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, tentang Imigrasi maupun substansi atau esensi dari putusan MK No.

64/PUU-IX/2011, tertanggal 13 Juni 2012, yang menyatakan pasal 97 ayat (1) UU No.

6 Tahun 2011, sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menegaskan “Jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”, ujar Petrus.

Jadi tidak benar argumentasi Fahri Hamzah bahwa ketentuan pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian telah dicabut oleh MK.

Oleh karena sangat beralasan hukum kalau KPK memberlakukan ketentuan pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi atas diri Fahri Hamzah, karena sikap Fahri Hamzah yang demikian sudah memenuhi ketentuan pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu merintangi penyidikan dan persidangan perkara korupsi. KPK harus bersikap tegas, karena Fahri Hamzah bukan saja hanya membuat pernyataan yang menyesatkan seolah-olah pasal 97 UU No. 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian sudah dibatalkan oleh MK dan menuduh KPK melanggar hukum akan tetapi juga Fahri Hamzah telah menginisiasi DPR mengirim surat ke Presiden untuk membatalkan Surat Cekal Imigrasi atas nama Setya Novanto.

“Sikap Fahri Hamzah jelas tidak proporsional, berlebihan, sangat reaktif tanpa arah yang jelas bahkan mencoba berlindung di balik “Hak Imunitas Anggota DPR,” tegas Petrus.

Pakar Hukum Pidana Chairul Huda pun meluruskan soal imunitas anggota DPR.

Menurutnya, Imunitas DPR itu adalah hak anggota DPR untuk tidak dituntut secara hukum terkait pernyataan dalam rapat menurut mekanisme dewan.

“Ndak ada hubungannya dengan kasus hukum seperti E KTP,” pungkas Chairul.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Polemik Imunitas Anggota DPR”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan