Jakarta, HarianBernas.com – Adanya peraturan pemerintah, menteri riset dan teknologi pendidikan tinggi terkait larangan penggunaan ruko untuk perkuliahan tidak sesuai standar pendidikan perguruan tinggi, menuai pro dan kontra di kalangan perguruan tinggi swasta.
Dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, penggunaan ruko untuk perkuliah tidak sesuai standar pendidikan perguruan tinggi.
Baca juga: Inilah 10 Sekolah Penerbangan Terbaik yang Ada di Indonesia
Terkait hal tersebut, Ketua STMIK Mahakarya Taufik Hidayat mengapresiasi permenristek dan dikti tersebut. Meskipun dianggap memang cukup berat bagi pengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Oleh sebab itu, pihaknya merasa terpanggil untuk dapat turut serta dan berkontribusi dalam membangun bangsa bersama membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya dengan menerapkan biaya kuliah yang terjangkau, namun dengan mutu dan kualitas yang sesuai dengan standar berbasis kompetensi.
Hal tersebut disampaikan Taufik saat diwawancarai pihak HarianBernas.com di Jakarta. “Di awal memang terasa berat untuk kami sebagai pengelola PTS, karena untuk mendapatkan lahan yg dipersyaratkan pemerintah di Jakarta ini cukup sulit dan mahal. Namun pihak yayasan dan pengelola sedang mengupayakan dengan melakukan kerjasama berbagai pihak untuk peningkatan sarana dan prasarana kampus ke depannya.” ungkap Taufik.
Baca juga: Jurusan IT: Pengertian, Mata Kuliah, dan Prospek Kerja Terbaru
Selain itu ia juga mengatakan hal terkait peraturan dari permen ristek dan dikti,
“Untuk mengimplementasikan peraturan di atas, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi mengingat masih cukup banyak kampus-kampus di Indonesia yang masih di ruko-ruko.
Untuk PTS perlu dilakukan pembinaan yang intens mengingat biaya operasional di PTS terutama di ruko dikelola secara mandiri tanpa subsidi dari pemerintah.
Sehingga perlu adanya keputusan yang arif dan adil dalam menyikapi pembenahan kampus-kampus ruko ke depannya,” paparnya.
Taufik juga menjelaskan, untuk membuat kampus yang sesuai standar diperlukan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sebagai persyaratan. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada biaya perkuliahan atau biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Sarana dan prasarana yang dipersyaratkan cukup tinggi akan berdampak pula pada biaya pendidikan yang tinggi pula, sehingga dampak ke masyarakat pun akan terasa cukup berat.
Banyak kondisi masyarakat kita yang masih banyak belum dapat melanjutkan ke pendidikan lanjutan jenjang sarjana dikarenakan tingginya biaya kuliah, ” tutupnya.
Baca juga: 10 Universitas Jurusan Perhotelan Terbaik dan Unggul di Indonesia