BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

PK Eks Ketua BPK Ditolak, KPK Akan Terbitkan Sprindik Baru

KPK menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Sprindik baru untuk mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo....

Kamis, 23 Februari 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Februari 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Sprindik baru untuk mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo. Penerbitan Sprindik baru kemungkinan akan dilakukan, menyusul ditolaknya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan KPK terhadap putusan praperadilan yang menggugurkan penetapan tersangka Hadi Purnomo.

“Penerbitan Sprindik itu salah satu alternatif yang memungkinkan untuk tindak lanjuti putusan (praperadilan) tersebut. Namun saat ini kita belum sampaiakn berikan informasi yang rinci untuk tersangka hp atau untuk hakim.

Saat ini, pihak KPK masih terus mempelajari mencari keputusan yang tepat terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Hadi Purnomo.

Dari hasil penelaahan, nantinya diharapkan dapat memperoleh pandangan hukum yang tepat untuk menentukan tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap Hadi Purnomo.

Sebelumnya, PN. Jakarta Selatan menolak upaya hukum banding yang akan diajukan KPK atas putusan Hakim Haswandi dalam sidang praperadilan yang menggugurkan upaya hukum KPK menetapkan mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Purnomo sebagai tersangka. Ihwal adanya hal tersebut dikatakan Plt Kepala Biro Hukum KPK Nur Chusniah.

“Pada Senin (1/6/16) lalu kami ajukan langsung ke Pak Haswandi selaku Ketua Pengadilan Negeri, namun langsung ditolak secara lisan, nanti alasan tertulisnya menyusul” kata Nur Chusniah usai mengikuti sidang praperadilan yang diajukan tersangka Suroso Atmomartoyo di PN.

Jakarta Selatan, Jumat (5/6/16).

Ditolaknya gugatan tersebut menurut wanita yang akrab disapa Bu Cus ini, karena menurut Haswandi, putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sehingga tak ada upaya hukum yang bisa dilakukan lagi jika ada salah satu pihak yang dikalahkan. Namun, kendati demikian, Haswandi selaku Hakim yang mengandaskan proses upaya hukum KPK tersebut menyarankan agar KPK melakukan upaya hukum luar biasa. “Katanya cuma biasa PK (peninjauan kembali),” ucapnya.   

Dalam kasus ini, sebelumnya, pada Senin (21/4/14) lalu, KPK menetapkan Hadi Purnomo dalam kapasitasnya selaku Dirjen Pajak tahun 2002-2004 sebagai tersangka pada 21 April 2014, terkait kasus dugaan korupsi penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPh Badan PT BCA Tbk tahun 2003-2004.

Hadi dinilai bersalah karena pada saat menjabat sebagai Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, ia dinilai telah menyalahgunakan kewenanganya dengan cara memerintahkan Direktur PPh, Dirjen Pajak, merubah hasil penelahaan pihak Direktorat PPh yang menolak surat keberatan pajak atas transaksi Non Performance Loan (NPL) PT. Bank BCA sebesar Rp.5,7 triliun, yang diajukan pada 17 Juli 2003 tahun pajak 1999.

Atas perbuatanya yang diduga merugikan keuangan negara Rp.375 miliar, selaku Dirjen Pajak Kementerian Keuangaan periode 2002-2004, Hadi dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tak terima dengan penetapan tersangka, Hadi purnomo sendiri mengajukan gugatan praperadilan atas status penetapan tersangkanya oleh KPK.

Meskipun awalnya dicabut namun akhirnya gugatanya dikabulkan Hakim Tunggal Haswandi.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan