Kebumen,HarianBernas.com-Pembukaan masa sidang pertama DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2017, Jumat (27/1), Wakil Bupati Kebumen, KH.Yazid Mahfudz mengajukan 5 rancangan peraturan daerah (raperda). Salah satu dari kelima raperda itu di antaranya Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok. Pengaturan kawasan bebas rokok untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Selama ini, kawasan bebas rokok, baru dalam bentuk Surat Edaran Bupati Kebumen sehingga sulit untuk mewujudkan kawasan bebas merokok kecuali di sekolah dan rumah sakit, sudah berjalan cukup baik.
Di dua tempat pelayanan umum, ada pengawasan dan sanksi internal bagi yang melanggar larangan merokok sudah diterapkan
Rapat paripurna yang dipimpin, Wakil Ketua DPRD, H.Agung rabowo disampaikan lima (5) raperda untuk dibahas pada masa sidang I tahun 2017. Selain Raperda tentang Kawasan Bebas Rokok, 4 Raperda lain yang turut disampaikan, yaitu Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Raperda ini dicabut karena kewenangan mengatur minerba tidak lagi di pemerintah kabupaten/ kota.
Ada dua (2) raperda yang mencabut perda karena hal yang diatur perubahan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota atau adanya perubahan undang-undang.
Kedua raperda, yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
Yazid Mahfudz mengatakan bahwa Raperda Kawasan Bebas Rokok disusun dengan maksud untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, lanjut Wakil Bupati, juga dimaksudkan untuk mengatur perilaku perokok aktif agar tidak merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
Selain itu, disusunnya Perda ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan..
Dalam PP tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Raperda ini diharapkan mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok, dan mencegah perokok pemula.
Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, dan meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.(nwh)