Tito Karnavian Ungkap 12 Pasar Aceh Belum Pulih, 17.504 Hektare Lahan Masih Terkubur

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat belum tuntas.

Dari 210 pasar terdampak, 198 pasar atau 94 persen sudah beroperasi, menyisakan 12 pasar seluruhnya di Aceh.

Tito menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada 9 November. Ia meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso dibantu Menteri PU Dody Hanggodo menangani pasar yang tersisa.

Di sektor pertanian, dari 52.592 hektare lahan terdampak, 35.088 hektare atau 66,7 persen telah pulih per 9 November 2026. Artinya masih ada 17.504 hektare lahan yang belum pulih.

Aceh menjadi wilayah dengan lahan terdampak terluas, yakni 31.464 hektare, dengan sekitar 76 persen selesai direkonstruksi.

Sumatra Utara hampir 99 persen pulih dari 7.336 hektare, sedangkan Sumatra Barat 100 persen dari 3.902 hektare. Timbunan Lumpur Dua Meter Jadi Penghambat Utama

Tito menyoroti bahwa kendala terbesar justru ada pada lahan rusak berat. "Yang masih perlu kerja keras adalah yang rusak berat.

Artinya yang timbunannya tinggi sekali, ada yang sampai 2 meter, saya lihat langsung," katanya.

Kondisi itu memaksa pemerintah menentukan apakah lahan akan dikembalikan menjadi sawah atau dialihkan ke komoditas lain. Di beberapa lokasi, warga sudah mulai menanam jagung dan bawang.

"Tapi beberapa tempat yang saya datangi, bahkan sudah menanam jagung, ada menanam bawang," ujar Tito.

Dari sisi hunian, huntara telah terbangun 99,84 persen atau 20.803 unit.

Namun masih ada warga yang tinggal di gedung masyarakat maupun gedung pemerintah, salah satunya di Kabupaten Bireuen, Aceh.

Kebutuhan huntap tercatat 57.027 unit dengan penerima dana tunggu hunian sebanyak 26.761 orang.

Untuk rumah rusak yang mencapai 278.567 unit, BNPB menyalurkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

Kemensos menyalurkan bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi dengan total lebih dari Rp3 triliun. UMKM Aceh Tertinggal Dibanding Dua Provinsi Lain

Pemulihan UMKM menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Aceh baru pulih 88,89 persen, lebih rendah dari Sumatra Utara yang mencapai 94,74 persen dan Sumatra Barat yang sudah 100 persen.

Ketimpangan ini berkaitan langsung dengan belum beroperasinya 12 pasar di Aceh. Tanpa pasar, arus kas usaha kecil dan serapan tenaga kerja lokal belum kembali ke level pra-bencana.

Tito menegaskan dukungan anggaran telah turun ke Kementerian UMKM.

"Ini upaya-upaya untuk memperbaiki lebih baik lagi, dengan ada anggaran yang sudah turun ke Kementerian UMKM, yang mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kita pelaku UMKM akan lebih baik lagi," katanya.

Masalah ini sejalan dengan temuan soal lambatnya penyaluran bantuan sosial yang dibahas dalam BSU Oktober 2026 Rp900 Ribu Belum Cair Meski Terdaftar — Ini Penyebabnya, di mana hambatan administratif memperlambat uang sampai ke tangan penerima.

Tiga Langkah yang Bisa Ditempuh

Persoalan lahan rusak berat menuntut keputusan berbasis data, bukan sekadar perkiraan lapangan.

Pemerintah perlu memetakan kondisi timbunan secara digital menggunakan drone dan sensor untuk menentukan secara ilmiah mana lahan yang layak direhabilitasi menjadi sawah dan mana yang lebih baik didiversifikasi ke jagung atau bawang.

Untuk 12 pasar tersisa di Aceh, koordinasi lintas kementerian antara Kemendag, Kementerian PU, dan pemerintah daerah perlu diikat dalam target operasional dengan tenggat terukur.

Tanpa tenggat, status "PR" berisiko berlarut.

Sementara itu, konversi dana tunggu hunian menjadi insentif produktif bagi pelaku UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi warga. Pemulihan hunian dan pemulihan penghidupan harus berjalan seiring, bukan bergantian.

Isu percepatan layanan publik seperti ini juga muncul dalam Kemenkes Ungkap 38 Persen Puskesmas Kekurangan Nakes, 6.927 Formasi Menganga, yang menunjukkan pola serupa: kebutuhan mendesak berhadapan dengan kapasitas yang belum terpenuhi.

Akuntabilitas sebagai Kunci Kepercayaan Warga

Transparansi menjadi faktor penentu. Dashboard publik yang menampilkan progres pasar, lahan, dan huntara secara berkala akan memungkinkan warga memantau janji pemerintah dengan angka, bukan narasi.

Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap klaim pemulihan akan terus terkikis, terutama bagi warga Bireuen yang masih tinggal di gedung pemerintah meski huntara sudah terbangun hampir seluruhnya.

Persoalan tata kelola perlindungan pekerja yang belum tuntas juga tercermin dalam Ojol Nasional Vs Green SM Bike: Regulasi Perlindungan Pengemudi Belum Tuntas.

Pola yang sama berulang: kebijakan ada, implementasi di lapangan yang tertinggal.

Dengan sekitar 17.504 hektare lahan belum produktif dan 12 pasar belum melayani warga, pemulihan ekonomi lokal di tiga provinsi masih menunggu kerja keras yang sesungguhnya.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pembaca yang bergerak di sektor UMKM dan ingin memastikan bisnisnya tetap bertahan menghadapi guncangan, ekosistem BERNAS menyediakan dukungan yang bisa dimanfaatkan.

JasaPromo.id membantu UMKM membangun kehadiran digital agar tetap menjangkau pelanggan saat operasional fisik terganggu.

Untuk yang ingin menata ulang model bisnis agar lebih tahan guncangan, Adolo memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan otomatis tanpa kehadiran pemilik.

Sementara 101 eBook UMKM dari UNMAHA menyediakan panduan praktis keuangan, operasional, dan strategi dalam format dialog AI dengan prompt siap pakai, mulai Rp60 ribu per buku.

Untuk pelaku usaha yang membutuhkan perencanaan lebih menyeluruh, layanan Consulting Business Plan menyediakan sesi konsultasi satu lawan satu untuk menyusun roadmap transformasi yang terukur.