JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap Andi Purnomo, Ketua Komisi IV DPRD Klaten sekaligus anak Bupati Klaten Sri Hartini. Pemeriksaan yang belum diketahui jadwalnya tersebut, nantinya dilakukan untuk mengklarifikasi informasi adanya keterkaitan Andi dalam perkara yang melilit ibunya.
“Kami belum melakukan pemeriksaan ke sana (Andi), kita masih mendalami informasi dari saksi-saksi. Pada saatnya (Andi) akan kita panggil juga (kalau) memang dibutuhkan, termasuk juga jika ada tersangka baru juga pelaku-pelaku baru, berdasarkan informasi yang ada akan kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (11/1/17).
Pemanggilan menurut Bupati, dilakukan karena penyidik meyakini adanya sejumlah pihak yang turut kecipratan duit suap seperti yang diterima sang bupati.
“Karena sampai saat ini penyidik yakin bahwa ada sejumlah pihak yang ikut menerima dalam kasus Klaten ini, dan sejumlah pihak yang memberi dengan jumlah dan variasi jabatan yang berbeda dengan tersangka SUL (Suramlan),” imbuhnya.
Dilain pihak, meskipun banyak rumor yang mengatakan adanya keterlibatan Andi dalam kasus suap ibunya, penyidik KPK hingga saat ini belum melakukan langkah pencegahan ke Ditjen Imigrasi, Kemenkeu.
Kendati demikian, hal itu bisa saja dilakukan, jika nantinya dibutuhkan. “Sejauh ini belum ada informasi soal pencegahan keluar, jika memang resiko dan dibutuhkan tentu akan kmi lakukan,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, pada Jumat (30/12/16), Tim Satgas Penindakan KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini, bersama tujuh orang pihak lain. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam, penyidik KPK memutuskan menetapkan Bupati Klaten, Provinsi Jateng, Sri Hartini, dan pihak penyuapnya Suramlan, sebagai tersangka kasus suap-menyuap.
Sebagai pihak penerima suap Sri Hartini disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP jo Psal 65 KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi suap, Suramlan dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.